"Prestasi pemerintah yang seharusnya menjadi kepedulian masyarakat itu banyak, tapi karena peran ke-PR-an (hubungan masyarakat) dari pemerintah masih kurang baik, sehingga prestasi tersebut tidak terkomunikasikan," kata Anas Urbaningrum pada diskusi "Dialektika: Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Anas menegaskan, peran "public relation" pemerintah sangat penting dan pemerintah sangat membutuhkan lembaga yang bisa mengkomunikasikan prestasinya kepada publik.
Menurut dia, saat ini tidak ada Departemen Penerangan seperti pada era orde baru yang berkonsentrasi mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik, sehingga peran kehumasan menjadi tugas masing-masing lembaga pemerintah.
Selain peran humas, menurut dia, perintah pencitraan juga sangat penting bagi pemerintah.
"Pencitraan itu wajib dilakukan oleh pemerintah. Tidak bisa meminta agar pemerintah menghentikan pencitraan," kata mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR ini.
Anas menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus melakukan pencitraan terhadap publik.
Jika pemerintah tidak melakukan pencitraan, menurut dia, maka wacana yang muncul adalah sisi negatif dari pemerintah.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua pada tahun pertama ini diwarnai oleh dominasi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Dominasi Presiden Yudhoyono ini, menurut dia, membuat seluruh praktik penyelenggaraan hampir seluruhnya diwarnai gaya pemerintahan Presiden Yudhoyono.
"Pemerintahan Presiden Yudhoyono banyak menonjolkan politik pencitraan sebagai kekuatan. Saya kira hal itu masih belum berubah hingga saat ini," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menambahkan, ironisnya menteri-menteri di kabinet melakukan irama dan gerak yang sama dengan Presiden, sehingga yang menonjol saat ini adalah figur menterinya daripada kinerja kabinetnya.
Menurut dia, kondisi ini membuat inovasi dan terobosan yang dilakukan para menteri menjadi lemah dan relatif tidak ada koordinasi di antara menteri-menteri di kabinet.(*)
(T.R024/U002/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
