"Bisa diwakili siapa saja. Sekarang ini kan kita sudah bergerak di dunia yang sifatnya digital, seluruh masyarakat, elemen, sekarang terus kita sampaikan enggak boleh ada potongan ke masyarakat," ujar Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budiarso kepada wartawan saat mengunjungi Sentra Vaksinasi di Universitas Negeri Jakarta, Rabu.
Luhur menegaskan tidak boleh ada penyelewengan bantuan sosial (bansos) Bantuan Sosial Tunai (BST), PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) maupun bansos berupa beras berkualitas buruk.
Baca juga: Kemensos gandeng ITS buat alat transportasi di daerah terpencil Papua
Luhur mengatakan penerima manfaat dapat mengecek langsung penyaluran bansos BST, PKH, dan BPNT melalui cekbansos.kemensos.go.id.
Selain itu kata Luhur, pengaduan terkait bansos beras tidak dilihat dari daerahnya, namun diiihat dulu dari adanya pengaduan masyarakat
"Dan informasinya harusnya sudah makin luas. Kita harap masyarakat juga ikut mengawasi dan langsung lihat di cekbansos.kemensos.go.id," ujar dia.
Luhur menyatakan pihaknya akan langsung menindaklanjuti, jika terdapat laporan penyelewengan bansos maupun beras berkualitas buruk.
Bahkan, pada 17 Agustus ke depan, Luhur mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini akan meluncurkan aplikasi baru untuk melakukan usul dan sanggah penerima bansos, yang bisa diakses masyarakat.
"Jadi tujuannya supaya yang gaptek atau enggak punya akses ke ponsel atau website, bisa dibantu oleh masyarakat yang lain," ujar dia.
Baca juga: Ketua DPD minta aparat tindak tegas penilap dana bansos
Baca juga: Menjelang PON Papua, Mensos Risma ajak generasi muda lebih kreatif
Baca juga: Mensos Risma pastikan kualitas bansos beras buruk diganti baru
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
