"Untuk mendukung RPP menjadi PP itu maka tim Sekretariat Negara RI dijadwalkan berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, pada 30-31 November 2010. Kunjungan tersebut antara lain untuk melihat kelayakan pusat pemerintahan yang baru," kata Kepala Bappeda Kota Padang, Hervan Bahar di Padang, Rabu.
Menurut Hervan Bahar, kunjungan tim Sekneg RI itu juga melihat apakah rencana pembangunan Pusat Pemkot Padang yang baru tersebut sudah mendapat dukungan dari masyarakat dan lainnya.
Sebelumnya, kata Hervan, Pemkot Padang melalui Mendagri meminta Presiden untuk menyetujui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang pada 9 Agustus 2010.
"Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara pada 11 Oktober 2010 menyetujui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah," katanya.
Surat tersebut ditanda tangani Menteri Sekretaris Negara RI Sudi Silalahi. Artinya pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang --sesuai dengan Design Engineering Detail (DED)-- itu harus diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Untuk DED Pusat Pemkot Padang yang baru yang terdiri atas kantor Wali Kota dan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), gedung DPRD dan masjid Raya Kota Padang pada lahan seluas 80 Hektar.
"Untuk tahap awal pada lahan seluas 60 hektar selain dibangun gedung perkantoran yang monumental, ramah lingkungan, sekaligus sebagai areal rekreasi, wisata bagi masyarakat," katanya anggaran pembangunan pusat Pemkot Padang yang baru tersebut mencapai Rp800 milyar lebih bersumber dari APBN dan APBD Kota Padang.
Ia menambahkan, dipilihnya eks Terminal Regional Bingkuang itu sebagai Pusat Pemerintahan Kota Padang yang baru, karena di pusat kota terlalu padat, sehingga tidak nyaman untuk beraktivitas.
Apalagi hasil pemetaan kegempaan Balaikota Padang berada pada zona merah, dan rawan gempa, ujarnya (F011/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
