"Kalau ada temuan, segera lapor ke polisi, setelah itu kita akan kirim tim untuk verifikasi," katanya dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap kecurangan. Jika ditemukan adanya penerimaan CPNS yang tidak memenuhi syarat, maka Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tidak segan untuk membatalkan pengangkatan CPNS tersebut.
"Jika benar ada kecurangan, entah apakah menggunakan uang atau tidak, kita tidak peduli yang penting tidak akan diangkat," katanya.
Menurut Mangindaan, pada 2009, Kementerian PAN menerima pengaduan dari 12 daerah tentang kecurangan dalam penerimaan CPNS dan telah menindaklanjutinya.
Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi untuk penerimaan CPNS mendatang.
"Kalau ada CPNS yang seharusnya tidak lolos tapi masuk (diterima), kita tidak akan angkat. Saya tidak mengancam, tetapi jangan macam-macam dengan hal ini," tegasnya.
Menurut dia, kecurangan penerimaan CPNS ini akan merugikan instansi atau daerah itu sendiri.
Sementara itu, mengenai formasi kebutuhan pegawai, Mangindaan mengatakan, penetapan formasi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Selain itu, formasi yang ditetapkan juga didasarkan pada rincian kebutuhan jabatan.
"Formasi yang kita setujui selalu diikuti dengan rincian jabatan agar bisa dipertanggungjawabkan. Agar jangan sampai tidak terpakai, misalnya daerah membutuhkan tenaga penyuluh tetapi justru yang diterima tenaga untuk administrasi," katanya.
Untuk itu, katanya, kebutuhan pegawai di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.
Selain itu, penetapan formasi pegawai juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran, ujarnya.
Data Badan Kepegawaian Nasional mencatat hingga Mei 2010 jumlah PNS secara nasional mencapai 4,7 juta orang.(*)
(T.H017/A041/R009)
Pewarta: NON
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
