"Mereka yang tidak mengungsi, tetapi desanya rusak parah, harus tetap mendapat prioritas bantuan. Sebab perekonomian mereka terancam, akibat sawah, kolam ikan, dan kegiatan usahanya hancur lebur," ujar Ketua DPW PKB Jateng H Abdul Kadir Karding, di Magelang, Jateng, Jumat.
Dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat disebutkan bahwa Kadir memimpin rombongan DPW PKB Jateng dan Anggota FPKB DPRD Provinsi Jateng ke Dusun Keji, Kecematan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dia didampingi Sekretaris PKB Jateng yang juga Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, Sekretaris FPKB DPR Zein Adv, dan Anggota Komisi C Hj Siti Rosidah.
Rombongan datang untuk melakukan kurban bersama warga. Pada kesempatan itu, Kadir menyerahkan dua ekor sapi dan sembilan ekor kambing dari PKB Jateng untuk di Desa Keji dan sekitarnya.
"Ini bagian dari kepedulian dan rasa berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Desa ini kurang mendapat perhatian, karena semua fokus ke pengungsi, maka kami berbagi di sinin sehingga terjadi pemerataan," ujar Kadir.
Selain itu, katanya, pengurus DPC PKB di sekitar Magelang seperti Kota Magelang, Purworejo, dan Temanggung juga melakukan pemotongan hewan kurban bersama pengungsi di beberapa tempat seperti Desa Blondo, Desa Pucungrejo, dan Desa Srumbung Kec Srumbung, Magelang. Tak terkecuali di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.
Program Kube
Beberapa warga Dusun Sidikan Desa Keji, Muntilan mayoritas mengeluhkan soal kegiatan ekonomi yang lumpuh karena pertanian, perikanan, dan sektor ekonomi yang lain tidak berjalan. "Tanaman, sayuran, padi, dan ikan, serta peternakan yang kami kelola pada mati dan tidak tumbuh. Rumah dan lingkungan kami juga hancur," ungkap Sutoyo, salah seorang warga setempat.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Kadir mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian kepada masyarakat pengungsi dan non pengungsi. Pihaknya akan mendesak departemen terkait, khususnya yang menjadi partner Komisi VIII DPR.
"Pemulihan ekonomi akan diupayakan melalui program Kelompok Usaha Bersama (Kube), UEB, UMKM dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya. Termasuk pemberian modal lunak dan tanpa agunan dari Bank." kata Kadir.
Lebih lanjut, Kadir mengatakan, secepatnya juga harus diperbaiki rumah penduduk yang rusak. Anggaran bencana dari pemerintah sebaiknya segera dialokasikan untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak. "Dengan demikian, program rehabilitasi dan pemulihan berjalan seimbang antara pembangunan fisik dan perbaikan ekonomi," katanya sambil menyatakan Komisi VIII, minggu depan merekomendasikan beberapa hal pokok tadi ke pemerintah.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
