"Pembangunan desa ini memastikan percepatan penurunan stunting di desa, desa akan tetap memilih prioritas dalam membangun masa depan anak dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, termasuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan ibu," katanya saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipantau via daring di Jakarta, Senin.
Secara operasional, ia menambahkan, agenda pembangunan percepatan penurunan stunting di antaranya dilakukan dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan terkait anak dan ibu di desa.
"Karena itulah, pencapaian 18 SDG's Desa kami mulai dengan pengumpulan data desa berbasis Rukun Tetangga, rumah tangga, dan individu," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Ia menyampaikan bahwa salah satu tugas Kemendes PDTT adalah terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, di mana terdapat sebanyak 18 tujuan.
Dikemukakannya bahwa SDG's desa tujuan kedua, yakni desa tanpa kelaparan memiliki sasaran menghilangnya prevalensi kurang gizi, stunting, dan anemia, serta bayi yang mendapat ASI eksklusif mencapai prevalensi 100 persen.
Adapun SDG's Desa tujuan ketiga, yakni, desa sehat dan sejahtera mencakup keikutsertaan seluruh warga desa atas BPJS Kesehatan.
"Seluruh warga desa mendapatkan penanganan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam persalinan, menghilangkan kematian ibu melahirkan, dan bayi diikuti imunisasi dasar lengkap," katanya.
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan prioritas penanganan stunting di provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Kemudian, di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Di lokasi prioritas tersebut, Mendes PDTT merinci, dana desa telah dimanfaatkan untuk operasional bidan sebesar Rp74,9 miliar, pembelian obat Rp221,5 miliar, pemberian makanan tambahan Rp2,1 miliar.
Kemudian, untuk rehab bangunan dan operasional Puskesdes sebesar Rp4,7 miliar, rehab bangunan dan operasional polindes ( pondok bersalin desa) Rp1,2 triliun, serta untuk rehab pembangunan dan operasional posyandu Rp1,9 triliun, demikian Abdul Halim Iskandar.
Baca juga: Kemendes PDTT manfaatkan dana desa untuk atasi stunting
Baca juga: Kemendes PDTT: Pencegahan stunting desa dilakukan secara konvergen
Baca juga: Mendes optimistis Indonesia terbebas stunting sebelum 2024
Baca juga: Wamen Desa optimistis angka stunting turun jadi 14 persen pada 2024
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021
