Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR RI melakukan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, didampingi unsur pimpinan lainnya serta pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR termasuk Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf memimpin penandatanganan dalam spanduk berisi tuntutan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Marzuki menjelaskan bahwa kampanye itu juga terkait denan Peringatan Hari Internasional Bagi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau "The International Day for the Elimination of Violence Againts Woman" pada 25 November 2010.

Pada 1999 tercatat 33 parlemen dari berbagai negara ikut berpartisipasi memperingati acara pentig itu dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di berbagai bidang.

Tema peringatan tahun 2010 adalah "Building Partnership to Combat Violence Againts Woman".

DPR RI mengambil bagian dalam peringatan ini dengan komitmen bersama "membangun kemitraan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan".

Inter Parliamentary Union (IPU) sebagai penggagas peringatan ini menilai peran parlemen sangat penting dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pada peringatan tahun ini, kata Marzuki, DPR RI menegaskan komitmen untuk menjadi "jangkar dalam kemitraan nasional" dengan berbagai pihak untuk melawan kekerasan terhadao perempuan di Indonesia.

Kepada BKSAP yang menginisiasi kampanye ini diharapkan menyelenggarakan kegiatan lanjutan dan melakukan koordinasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan organisasi nasional maupun internasional.

Dalam kaitan dengan kampanye ini, DPR menyambut baik pembebasan Aung San Suu Kyi, tokoh politik pordemokrasi yang meraih Nobel Perdamaian 1991 dan telah ditangan selama 15 tahun oleh rezim junta militer di Myanmar.

Marzuki mengemukakan, di era demokrasi yang telah menjadi fenomena global dalam tata internasional yang terbuka, pembebasan Suu Kyi menjadi hal yang sangat ditunggu, tidak hanya oleh pendukungnya di Myanmar, tetapi juga oleh masyarakat internasional, termasuk Asean.

Perkembangan di Myanmar, kata Marzuki, memang perlu terus-menerus dicermati pasca pemilu 7 November yang hasilnya masih diragukan. Indonesia sebagai Ketua Asean tahun 2011 perlu mengambil prakarsa lebih lanjut bagi pengembangan demokrasi di Myanmar.

"DPR RI berharap parlemen di negara ini juga segera terbentuk," kata Marzuki.(*)

(T.S023/A027/R009)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010