Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi anggaran kesehatan hingga akhir Juli 2021 telah mencapai Rp102,8 triliun atau tumbuh 50,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp68,2 triliun.

“Anggaran kesehatan sudah Rp102,8 triliun bandingkan tahun lalu Rp68,2 triliun yang berarti pertumbuhannya sekitar 50,7 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Realisasi sebesar Rp102,8 triliun tersebut berasal dari kementerian/lembaga (K/L) Rp87,2 triliun, non K/L Rp6,3 triliun dan TKDD Rp9,3 triliun.

Untuk realisasi dari K/L Rp87,2 triliun didominasi oleh Kementerian Kesehatan Rp82,62 triliun, BKKBN Rp1,71 triliun, Polri Rp1,32 triliun, BPOM Rp0,81 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp0,75 triliun.

Secara rinci, belanja dari Kemenkes Rp82,6 triliun meliputi PBI JKN Rp26,9 triliun untuk 96,5 juta jiwa, klaim pasien COVID-19 sebesar Rp25,4 triliun untuk 377,7 ribu pasien, pengadaan vaksin COVID-19 Rp11,7 triliun untuk 65,8 juta dosis serta insentif nakes Rp5,3 triliun untuk 662,3 ribu nakes.

Kemudian untuk kinerja belanja non K/L Rp6,3 triliun meliputi jaminan pelayanan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp5,5 triliun dan bantuan iuran JKN bagi PBPU/BP kelas II Rp0,8 triliun.

Terakhir, untuk kinerja TKDD Rp9,3 triliun terdiri atas BOK dan BOKB Rp6,3 triliun, DAK Fisik Rp1 triliun, DID dan DBH Rp1,1 triliun, serta dana outsus Rp0,9 triliun.

Sebagai informasi, untuk anggaran kesehatan tahun depan dialokasikan Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara Rp2.708,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Baca juga: Menkeu: Peningkatan kualitas anggaran kesehatan akan berlanjut di 2022
Baca juga: Menilik anggaran sektor kesehatan untuk pengendalian COVID-19 di 2022
Baca juga: Menkes akan pakai APBN 2022 guna transformasi 6 pilar sektor kesehatan

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021