"Kami meminta aparat kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota mencegah dan menindak tegas pelaku pembalakan liar hutan dengan menjerat pelaku sesuai aturan yang berlaku," kata Anggota DPD RI, Noerhari Astuti di Pangkalpinang, Senin.
Menurut dia, kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) cukup parah akibat kegiatan pembalakan liar dan penambangan timah ilegal yang dilakukan warga dan pengusaha.
"Kerusakan hutan di Babel mencapai 65 persen dan sudah cukup mengkuatirkan untuk kelangsungan hidup flora dan fauna serta kelangsungan hidup warga yang rawan bencana alam akibat kerusakan yang terus menerus di daerah itu," ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena hutan merupakan sumber kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tanpa hutan tidak ada masa depan yang berarti tidak ada kesejahteraan dan kehidupan.
"Saat ini, dampak kerusakan hutan sudah dirasakan seiring perubahan cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global yang berdampak pertanian yang mengalami penurunan dan rawan bencana alam seperti banjir dan lainnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diminta pelaku pembalakan liar hutan harus ditindak tegas dan dijerat dengan aturan hukum berlaku, sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pengrusakan tersebut.
?Kami meminta aparat pemerintahan, aparat hukum untuk selalu mengawasi terjadinya pembalakan liar di hutan, dengan menempatkan aparat untuk mengawasi tindakan pengrusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia mengatakan, semua elemen masyarakat juga baik aparat desa, tokoh agama, masyarakat harus mengawasi dan mencegah aksi pembalakan liar di daerah masing-masing, agar hutan tidak menjadi ladang komersil bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Hutan merupakan sumber kehidupan manusia, sebagai sumber mata pencaharian manusia, paru-paru alam dan lainnya, karena itu hutan dapat diselamatkan dari kegiatan pengrusakan untuk kelangsungan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak pemanasan global," ujarnya.
Ia mengharapkan komitmen semua pihak baik pemerintah daerah, aparat, masyarakat, pengusaha untuk menjaga hutan agar tidak dirusak untuk kepentingan komersil untuk meminimalisasi kerusakan hutan. (ANT-040/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
