"Penetapan kriteria itu semata-mata hanya untuk membatasi agar menteri yang dipilih nanti karena kapasitasnya, bukan karena sebagai mitra koalisi partai pemenang Pemilu seperti yang terjadi sekarang ini," ujar Ibnu ketika diminta tanggapannya terkait adanya wacana perombakan (reshuffle) kabinet di Malang, Rabu.
Ia mengakui, kalau melihat komposisi kabinet yang ada sekarang ini memang perlu adanya perombakan (reshuffle) karena komposisinya ada ketimpangan. Dan, pihaknya juga mendorong adanya perombakan kabinet.
Hanya saja, tegasnya, perombakan kabinet yang sering dilakukan oleh presiden termasuk presiden periode sebelumnya akan menjadikan trauma terhadap sistem ketatanegaraan, apalagi kalau melihat kekuatan politik (koalisi) sekarang ini.
Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) Malang itu berpendapat, mau tidak mau presiden harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain, namun jangan seperti yang terjadi sekarang ini. Banyak menteri yang sama sekali tidak punya kapasitas dan bukan dari kalangan profesional.
"Boleh saja parpol koalisi mengusulkan calonnya, namun harus yang berintegritas, punya kapasitas dan keahlian di bidang yang bakal digelutinya. Bukan asal mengusulkan dan rata-rata juga kader parpol, kondisi ini kan tidak baik bagi negara," ujarnya menambahkan.
(T.E009/P003)
Pewarta: NON
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
