"Selama ini agenda ICMI dalam upaya pemberantasan korupsi masih belum jelas, masih terlihat mengambang," kata Didin yang juga Guru Besar ekonomi Institut Pertanian Bogor tersebut, di Bogor, Sabtu.
Menurut Didin, ICMI punya potensi besar dalam ikut membangun bangsa, khususnya membangun bangsa yang bersih dari mental korupsi.
ICMI memiliki banyak pakar di berbagai bidang, termasuk di bidang hukum, sehingga bisa menyusun agenda yang jelas untuk ikut dalam gerakan pemberantasan korupsi.
"Jadi, ICMI bisa menjadi katalisator untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa ini, termasuk dalam pemberantasan korupsi," kata Didin.
ICMI pada 5-7 Desember 2010 akan menggelar Muktamar ke-5 di IPB International COnvention Center (IICC), Bogor, yang agenda utamanya memilih pemimpin untuk periode lima tahun kedepan.
Didin tidak ingin menyebutkan figur-figur yang cocok untuk menjadi ketua presidium ICMI mendatang.
Namun menurut dia, siapa pun pemimpin ICMI nantinya harus bisa membawa organisasi ini sesuai dengan konteks demokrasi sekarang ini, yang berbeda dengan ketika ICMI didirikan tahun 1990.
"Jadi, perlu ada redefinisi lagi mengenai peran ICMI dalam konteks era demokrasi saat ini," ujarnya.
Selain pemberantasan korupsi, menurut Didin, ICMI juga bisa menjadi katalisator masalah-masalah lainnya, misalnya masalah pendidikan yang sifatnya kapitalistik sehingga rakyat terbebani.
Muktamar ICMI rencananya akan dibuka oleh Wapres Boediono di Istana Bogor, Minggu pagi.
Sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia akan mengikuti muktamar ini.
(T004/B010)
Pewarta: NON
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
