"Saya sudah lama mengenal beliau dan hubungan Golkar dengan Sri Sultan juga sangat baik. Dalam kondisi saat ini lebih baik bagaimana mendengarkan aspirasi masyarakat dulu. Namun kami tetap menghargai aspirasi dan kepentingan semua pihak," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Sementara anggota Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, Sri Sultan tak perlu melepaskan jaket parpolnya hanya agar bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya nggak setuju, nggak masalah kan gubernur dari partai politik," kata Agun.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bila Sri Sultan kembali jadi gubernur dengan cara ditetapkan, maka Sri Sultan harus melepaskan baju partai yang selama ini dipakainya.
Tak hanya itu, Sultan juga tidak bisa menggunakan kekuasannya untuk membesarkan partai politik tertentu.
"Bukan hanya melepas partai, tapi dia harus berdiri di atas semua golongan dan partai-partai politik," kata Muzani.
Sampat saat ini Sri Sultan masih tercatat sebagai politisi Partai Golkar dan termasuk tokoh yang membidani lahirnya Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat.
Sejumlah pihak meminta Sri Sultan Hemangkubuwono X sebagai Raja Yogyakarta melepas jubah parpolnya dan menjadi simbol yang netral demi menjaga keistimewaan Yogyakarta.
Terkait masalah posisi gubernur apakah dipilih atau ditetapkan, Novanto berpendapat, berdasarkan survei internal Golkar, 60-70 persen masyarakat Yogyakarta menginginkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam tetap menjabat gubernur dan wakil gubernur.
"Kita sudah melakukan evaluasi, dan kesimpulan yang didapatkan fraksi sekitar 60-70 persen masyarakat di sana ingin kalau gubernur dan wakil gubernur ditetapkan, bukan dipilih, artinya Hamengkubuwono dan Paku Alam secara otomatis akan menjabatnya," kata Novanto.
Fraksi Golkar juga mengharapkan pemerintah secepatnya menyerahkan draf RUU Keistimewaan DIY ke DPR agar bisa segera dibahas. (*)
ANT/R007/AR09
Pewarta: NON
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
