Jambi (ANTARA News) - Pengamat sosial dan kebijakan publik di Jambi A Somad mengatakan, untuk mendapatkan calon pegawai negeri sipil yang berkualitas sudah seharusnya pemerintah melakukan perekrutan dengan sistem dan proses secara transparan.

"Pemerintah daerah sudah seharusnya transparan kepada publik terkait sistem dan proses perekrutan calon pegawai negeri sipil agar tidak dicap negatif oleh masyarakat," kata Somad di Jambi, Kamis, saat dimintai tanggapannya terkait seleksi CPNS di Provinsi Jambi yang oleh banyak pihak dinilai kental dengan nuansa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Lewat model sistem perekrutan yang baik dan terpola serta proses perekrutan dilakukan secara transparan diyakini dapat mengurangi perilaku buruk oknum pegawai yang selama ini diduga melakukan praktek "jual beli" untuk meloloskan CPNS dengan tarif bervariasi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) disarankan untuk memformulasikan kembali model perekrutan CPNS melalui konsultasi dengan ahilnya atau konsultan yang kompeten di bidangnya. Kemudian merumuskan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS yang berkualitas. Rumusan itu disimulasikan dengan DPRD untuk dipilih yang lebih baik.

"Dirumuskan terlebih dahulu, kebutuhan SDM PNS berkualitas itu seperti apa. Modelnya bagaimana. Kemudian disimulasikan dan bersama DPRD tentukan model mana yang baik," kata Somad yang juga direktur Tetra itu.

Disamping itu, perlu juga didukung sistem informasi telematika yang baik, sehingga proses perekrutan hingga penentuan calon yang lolos, diyakini memperkecil peluang oknum pegawai "bermain mata" dengan bakal calon pegawai sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif terhadap panitia penyelenggara.

"Dengan penggunaan IT sama dengan efesiensi biaya. Disamping itu juga meminimalisir penyalahgunaan wewenang atau tindakan kolusi sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi diterima atau tidaknya sebagai PNS," ujarnya.

Pada 5 Desember 2010, di Pemprov Jambi bersama 11 kabupaten/kota secara serentak melaksanakan proses perekrutan CPNS. Pandangan negatif terhadap penerimaan CPNS kali ini begitu kuat dan banyak mendapat sorotan. Berkembang isu untuk lolos, calon harus merogoh kocek hinga ratusan juta rupiah. Sementara untuk formasi tertentu, dikabarkan merupakan "titipan" para pejabat daerah.(*)
(ANT-263/E003/R009)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010