Ia mengemukakan hal itu di Jakarta, Senin, dalam kapasitasnya bergabung dengan sejumlah elemen lainnya pada From Persaudaraan Rakyat (FPR), masih terkait dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2010.
"Desakan menghentikan perampasan tanah rakyat, juga upah buruh, menjadi tema utama peringatan HAM yang telah diawali dengan pergelaran Karnaval Hak Asasi Manusia melibatkan 2000 anggota FPR pekan lalu di Jakarta, dengan titik kumpul di Bundaran HI, lalu melakukan `long march` ke depan Istana Negara," katanya.
Intinya, demikian Tri Adi Sumbogo dkk dari FPR termasuk Koordinatornya, Rudy HB Daman, Pemerintah perlu semakin arif mengelola manajemen pertanahan nasional.
"Jangan terkesan, Pemerintah seolah menjadi `pesuruh` para pemilik modal untuk menggusur rakyat yang berdiam atau mengelola sebuah lokasi tanah, bagaimana pun statusnya. Ini yang mendukacitakan kita semua," ujarnya.
Tri Adi Sumbogo juga mengajak semua pihak, termasuk kalangan DPR RI agar segera mempercepat proses reforma agraria berbasis `Land Reform` seadil-adilnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010
