Hal itu dikatakan oleh Lukman Edy dalam diskusi RUUK DIY dan Amendemen UUD 1945 di Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu.
"Saya berharap keduanya untuk segera bertemu dan berdamai. Orang yang tepat untuk mendamaikan dan mempertemukan adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas," kata Lukman Edy.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, selain masalah adanya perbedaan pandangan terkait RUUK DIY, kedunya dikabarkan memiliki persoalan pribadi.
"Sebagaimana diberitakan, selain ada masalah yang ada sekarang ini, dikabarkan ada masalah pribadi antara keduanya," kata Lukman Edy.
Disebutnya nama Taufiq Kiemas karena sosok Taufiq merupakan orang yang pantas, baik dari sisi kelembagaan, sebagai Ketua MPR maupun dari sisi personal karena Taufiq memiliki kedekatan dengan keduanya.
"Pak Taufiq sangat pantas, baik dari sisi kelembagaan dan personal," kata dia.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak perlu ngotot serta emosional dalam membahas RUUK DIY.
"Semua harus menahan emosional, jangan ngotot, terutama pemerintah karena pembahasan RUU harus bersama-sama, antara pemerintah dan DPR," kata dia.
Selain itu, ia berharap polemik RUUK DIY ini dihentikan karena ada kemungkinan pihak ketiga yang ikut mendompleng dan memanfaatkan untuk menghancurkan keutuhan NKRI.
"Hentikan polemik karena sudah menyentuh masalah sensitif. Kalau dibiarkan, ada kekuatan lain yang akan mendompleng dan ini menimbulkan kerawanan bagi keutuhan NKRI,l kata anggota Komisi VI DPR itu.
Sebagai anggota MPR, dirinya memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan agar NKRI tetap utuh.
"Kami, anggota MPR terus mensosialisasikan agar NKRI itu tetap utuh karena ada kekuatiran NKRI akan terkoyak-koyak. Misalnya ada pendapat dari Aceh dan Papua yang mempertanyakan sikap pemerintah pusat tersebut terhadap Yogyakarta," ungkap dia.
Ia juga meminta pemerintah untuk tidak menggunakan hasil survei terhadap masyarakat Yogyakarta terkait RUU tersebut.
"Jangan gunakan hasil survei untuk membahas RUU DIY itu. Yang tahu bagaimana aspirasi masyakat Yogyakarta adalah DPR sebagai perwakilan parpol yang menyerap aspirasi masyarakat Yogyakarta dan DPD sebagai perwakilan daerah. Gunakan DPR dan DPD saja, tak perlu survei," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan, dari sosialisasi empat pilar negara, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ada semacam kekuatiran yang muncul dari masyarakat soal NKRI.
"Pertanyaan yang muncul adalah apa masih diperlukan pemerintah pusat karena pemerintah pusat tidak memberikan kesejahteraan. Apakah masih diperlukan NKRI karena tidak melindungi warganya," kata Lukman Edy.
Ia mengatakan, dari pertemuannya dengan beberapa tokoh Papua dan Aceh, pertanyaan yang hampir sama juga dilontarkan.
"Beberapa daerah pertanyakan keutuhan NKRI selama pemerintah pusat tidak memberikan kesejehteraan rakyat," kata Lukman Edy.
Menghadapi pertanyaan itu, sebagai anggota MPR, dirinya merasakan adanya kekuatiran serius terhadap NKRI.
"Ini kerawanan serius. MPR harus mensosialisasikan agar jangan sampai terjadi anti NKRI. Apapun dipertaruhkan untuk keistimewaan Yogyakarta agar NKRI tetap utuh dan tidak terkoyak," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
