Mahasiswa yang melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate berusaha masuk ke dalam kantor, namun dicegat oleh puluhan Satpol PP sehingga memicu keributan yang nyaris berujung bentrok.
Koordinator mahasiswa pengunjukrasa, Allan, dalam orasinya menyatakan, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman tidak memiliki keinginan dalam mendukung dan mengembangkan dunia pendidikan di daerah ini.
Terbukti, gedung eks Kantor Diknas Halbar yang sudah dibeli oleh manajemen Aikom senilai Rp1,3 miliar ke Pemkab Halbar ternyata tidak ada niatan baik untuk menyerahkan ke kampus. Pemkot bahkan ingin menguasai gedung tersebut dengan menempatkan puluhan anggota Satpol PP.
"Kami ingin segera memanfaatkan gedung tersebut untuk tempat perkuliahan, tapi terhalang oleh adanya petugas Satpol PP Pemkot Ternate yang ditempatkan di gedung itu," katanya.
Padahal, gedung tersebut secara hukum resmi menjadi milik Aikom Ternate yang telah membelinya pada tahun lalu.
"Proses pembelian gedung tersebut melalui prosedur yang benar, yakni disetujui oleh pemkab dan DPRD Halbar, jadi tidak ada alasan bagi Pemkot Ternate untuk melarang Aikom Ternate memanfaatkan gedung tersebut," katanya.
Pihak Pemkab Halbar membenarkan pula bahwa eks gedung Diknas Halbar tersebut memang merupakan assetnya yang sejak 2010 lalu sudah dijualnya kepada Aikom Ternate seharga Rp1,3 miliar.
Sementara itu, Sekkot Ternate Isnain Ibrahim saat menemui perwakilan massa menyatakan untuk pertahankan eks Kantor Diknas Halbar untuk kepentingan aktivitas pemerintahan di kota ini.
Akan tetapi, kata Isnain, Pemkot Ternate berjanji untuk menyiapkan lahan di kawasan Jati agar digunakan oleh Aikom Ternate dalam membangun sarana perkuliahan yang representatif.
(KR-AF/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
