Jakarta (ANTARA News) - Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara, meminta pemerintah untuk memprioritaskan program kesejahteraan rakyat (kesra) khususnya penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) yang cukup dan harga terjangkau, serta progran pengurangan penduduk miskin dan pengangguran.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang akrab disapa "AP" itu mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa prioritas program kesra juga dimaksudkan untuk membantah tuduhan adanya "kebohongan politik" oleh pemerintah dari sejumlah tokoh lintas agama.

Menurut AP, jika pemerintah berhasil mewujudkan program kesra yang langsung menyentuh kepada rakyat kurang mampu, maka tuduhan bahwa program tidak membawa peningkatkan kesejahteraan rakyat akan terbantahkan.

Ketika ditanya pers tentang mahalnya harga bahan makanan (sembako) disebabkan faktor perubahan iklim, AP mengatakan, seharusnya pemerintah sudah dapat mengantisiapsi tentang akibat perubahana cuaca sejak setahun lalu, bahkan konperensi tingkat tinggi (KTT) perubahan iklim internasional telah adakan di Bali pada 2009, sehingga program antisipasi ketersediaan bahan makanan terwujud.

Dia menyambut baik sikap kritis parat tokoh lintas agama yang mampu mengkritisi tentang kebijakan dan kinerja pemerintah atas belum meningkatnya kesejahteraan, sehingga diharapkan jajaran pemerintah tanggap dan segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

AP menegaskan, PDIP sebagai partai oposisi dan berada di luar pemerintahan, akan terus mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah, sehingga terwujdu kontrol yang sehat dan membangun terhadap pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundangan lainnya.

Ketika ditanya kemungkinan PDIP akan berkoalisi dengan parati pemerintah khsusnya Partai Demokrat, AP mengatakan, rencana koalisi mungkin bisa dilakukan setelah Pemilu 2014, karena sejak 2009, PDIP telah memilih berada di luar pemerintahan untuk mewujudkan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (17/1) malam berharap pertemuan antara pemerintah dan para tokoh lintas agama dapat menenteramkan rakyat Indonesia.

Pemuka agama yang hadir, antara lain Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, tokoh katolik Franz Magnis Suseno, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya, serta tokoh Konghucu Budi Tanoewibowo.(*)
(R009/P003)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011