Juba, Sudan (ANTARA News/Reuters) - Sudan Selatan yang merdeka akan mempertimbangkan bergabung dengan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC), lembaga yang menuduh Presiden Sudan terlibat kejahatan perang dan genosida, kata seorang menteri wilayah selatan itu.

Sudan Selatan yang produsen minyak menyelenggarakan referendum selama seminggu bulan ini menyangkut pemisahan dari pemerintah utara, yang terlibat perang saudara selama puluhan tahun.  Hasil sementara menunjukkan mayoritas pemilih mendukung kemerdekaan.

Menjawab pertanyaan apakah Sudan Selatan akan berperkara di ICC yang berpusat di Den Haag, menteri bagi kerjasama regional selatan, Deng Alor mengemukakan kepada wartawan:"Mengapa tidak?" Kami tidak memiliki masalah dengan ICC.

"ICC menangani masalah hak asasi manusia. Kami telah berjuang selama lebih 40 tahun bagi hak asasi manusia dan akan mempelajari prosedur serta pasti mereka akan menghubungi kami atau kami akan menunggu mereka," katanya Selasa malam.

Alor kemungkinn besar menjadi menteri luar negeri Sudan Selatan sampai wilayah itu merdeka pada 9 Juli.

Keanggotaan ICC akan mewajibkan Sudan Selatan menahan Omar Hassan al Bashir jika ia memasuki wilayah itu.

Omar dituduh ICC memerintahkan pembunuhan dan kejahatan perang dalam satu konflik terpisah di wilayah Darfur Sudan barat.

Sudan Utara berjanji untuk tetap bersahabat dengan Sudan Selatan yang merdeka. Kedua negeri itu saling tergantung dalam bidang ekonomi dan memiliki perbatasan yang panjang.

Tetapi Khartoum menolak mengakuii atau bahkan membicarakan ikhwal ICC , dan keanggotaan Sudan Selatan akan menghambat kunjungan Omar ke sana dan membuat hubungan kedua pihak tegang.

Referendum wilayah Selatan itu bertujuan untuk menghentikan perang saudara terlama di Afrika yang menewaskan dua juta orang, dengan pembentukan negara Sudan Selatan yang merdeka.

Alor menambahkan Sudan Selatan juga akan mengaju permohonan menjadi anggota Uni Afrika dan Masyarakat Afrika Timur setelah pengumuman resmi hasil referendum Februari mendatang.Hasil-hasil awal menurut rencana akan diumumkaan 30 Januari tetapi setiap gugatan akan berari hasil akhir akan diumumkan 14 Februari.

Alor mengatakan terlalu cepat bagi Sudan Selatan untuk memutuskan apakah akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yang pemerintah Khartoum anggap sebagai satu negara musuh.

"Kami tidak memiliki masalah dengan Israel. Jika kepentingan nasional kami menuntut bahwa kami menjalinkan hubungan diplomatik, kami akan melakukannya, tetapi kami tidak dapat membuat keputusan ini sekarang."

Bashir, Selasa berjanji mendukung satu negara Sudan Selatan dalam pidato publik pertamanya sejak referendum itu.

"Dengan kemerdekaan Sudan Selatan dan dengan peran yang sejauh ini dipegang Khartoum, ini ... akan membantu perbaikan hubungan antara Khartoum dan Washington," kata Alor.

Sudan dapat dihapus dari daftar negara yang mensponsori terorisme , pada Juli jika Sudan Utara menyetujui hasil-hasil referendum itu, kata pemerintah AS. Sudan masuk dalam daftar itu tahun 1993 karena menampung "teroris-teroris internasional" dan menjadi tuan rumah Obama bin Laden dan Carlos the Jackal.(*)

H-RN/B002

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011