Chairul Basyar mengemukakan hal itu di sela-sela pertemuan aktivis pecinta olahraga di Jakarta, Jumat, sambil menambahkan maksud penjelasan penggunaan dana itu agar masyarakat mengetahui sasaran dan tujuan dana Bansos.
Chairul mengatakan, jika dana bansos sebesar Rp10 miliar itu tidak sesuai peruntukannya berarti cacat hukum.
Dia menambahkan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpora di bawah kepemimpinan Andi allarangeng dinilai belum memenuhi target dan harapan masyarakat, seperti dalam cabang olahraga sepakbola hingga urusan kepemudaan. Termasuk persoalan penggunaan anggaran tersebut.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rudy Gani, dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa pecinta Olahraga. Menurutnya, beragam kebijakan Menpora terkesan politis. Ada upaya menggiring semua kebijakan pemuda serta olahraga diselesaikan dengan praktik politik.
"Kami khawatir ini semua urusan olahraga dan kepemudaan diselesaikan melalui cara politik," katanya.
Rudy juga menilai selama semester I ini, kinerja Menpora belum memberikan harapan masyarakat dan tampak minim prestasi atlet Indonesia di kejuaraan olahraga internasional.
Sebelumnya diberitakan, menanggapi hasil kajian BAKN DPR itu, Menpora Andi Mallarangeng menegaskan, dana bantuan pemerintah kepada KONI dan KOI diberikan hanya pada saat event olahraga tertentu. "Bantuan pemerintah ke KONI dan KOI adalah unit dukungan kegiatan, tidak rutin, dan tergantung eventnya," katanya.
Dia mengatakan, Kemenpora sudah menugaskan Inspektorat untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut, dengan cara meminta verifikasi langsung kepada KONI dan KOI. Meski demikian, Andi yakin, kedua lembaga itu sudah menindaklanjutinya.
"Tentang substansi temuan terkait, semua akan dilakukan verifikasi secara detail dan aktual sesuai dengan kondisi saat ini. Karena temuan ini menyangkut tahun anggaran 2009, kami yakin KONI pun sudah melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan temuan BPK tadi," katanya.(*)
(R009/AR09)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
