Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR menyatakan prihatin atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.

"Kami prihatin terhadap langkah-langkah KPK karena ternyata lembaga itu belum mampu menjawab tiga isu besar," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung di Jakarta, Selasa.

Tiga kasus besar itu adalah penuntasan bailout Bank Century yang semakin lama kian tidak jelas justru ketika ditangani KPK, kasus mafia pajak Gayus dimana ternyata KPK belum meminta data mengenai 100-an perusahaan yang diduga bermasalah pajaknya serta kasus cek pelawat Miranda Goeltom.

Dalam kasus cek pelawat, Priyo menegaskan, KPK dengan kewenangannya yang besar sudah menahan para anggota DPR dan DPR tidak bisa berbuat apa-apa.  "Tapi ternyata juga ada ketidak adilan ketika pemberi suap tidak bisa diungkap oleh otoritas KPK," ujrnya.

Kejadian semacam ini, ia menambahkan, telah menimbulkan pertanyaan apakah KPK ceroboh dengan ketidak adilannya itu atau ada alasan-alasan yang lebih kuat dengan langkah-langkah KPK dimana publik masih harus menunggu perkembangan selanjuutnya.

"KPK telah menggunakan otoritas besarnya melakukan penangkapan itu (anggota DPR). Tapi yang jelas jangan lakukan politisasi hukum," ujar politisi Partai Golkar itu.

Secara terpisah, Pramono Anung menyatakan bahwa terkait Nunun Nurbaiti yang turut terlibat memberikan cek pelawat kepada anggota DPR tetapi hingga kini belum diproses hukum, KPK harus membuktikan apakah yang bersangkutan itu benar-benar lupa ingatan atau tidak.

"Tidak mungkin ibu Nunun itu tiba-tiba menjadi pelupa. Kita tahu dulu ibu Nunun adalah satu sosialita yang selalu tampil di acara-acara yang bersifat terbuka, kok tiba-tiba menjadi pelupa," ujar Pramono.

Karenanya, ia menambahkan, menjadi tugas KPK untuk menelusurinya dan tidak ada alasan bagi KPK tidak mengetahuinya mengingat institusi itu telah dibekali dnegan peralatan yang cukup lengkap.

Jadi, menurut Pramono, jika KPK sungguh-sungguh mau mengejar dan menyelidiki persoalan Nunun itu, pasti dengan gampang pula akan diketahui kondisi sesungguhnya dan dimana dia berada.

"Kalau orang bertanya apakah saya tidak tahu isteri saya dimana, artinya saya bohong banget. Pasti saya tahu isteri saya ada dimana," ujarnya.

Lebih lanjut Pramono mengatakan bahwa publik menaruh harapan besar pada KPK untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi meningat persoalan korupsi itu benar-benar sudah akut dan hanya bisa diselesaikan tidak dengan obat yang biasa.
(D011)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2011