Serang (ANTARA News) - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pemerintah menawarkan empat alternatif untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah di Indonesia dan salah satunya bisa dilakukan pemerintah.

"Empat alternatif penyelesaian masalah Ahmadiyah ini masih pendapat pribadi, bukan atas nama pemerintah. Namun keputusan langkah tepat pemerintah mengatasi masalah ini secepatnya akan dikeluarkan," kata Suryadharma Ali di Serang, Selasa.

Empat alternatif untuk masalah Ahmadiyah itu adalah Ahmadiyah bisa menjadi sekte atau agama tersendiri dengan konsekuensi tidak menggunakan segala atribut agama Islam seperti Al Quran, masjid dan lainnya.

Alternatif kedua, jamaah Ahmadiyah bisa kembali menjadi umat Islam yang benar sesuai tuntunan Al Quran, karena jamaah Ahmadiyah memiliki nilai positif yakni semangat beragama Islam, tapi mereka harus kembali ke jalan yang benar.

"Saya sangat setuju dengan opsi yang kedua ini, yakni kembali kepada ajaran islam yang benar," kata Suryadharma usai rapat kordinasi bersama Kapolri Jendral Timur Pradopo yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan pejabat Pemerintah Provinsi Banten membahas bentrok Cikeusik.

Alternatif ketiga, Ahmadiyah dibiarkan saja karena ada yang berpandangan itu hak azasi manusia, namun masalahnya hak azasi umat Islam yang non ahmadiyah juga perlu dilindungi.

Opsi terakhir, Ahmadiyah dibubarkan.

"Sekali lagi pendapat saya ini bukan atas nama pemerintah tetapi masih pendapat pribadi. Karena belum ada keputusan opsi mana yang nanti akan diambil pemerintah," kata Menag.

Menurut Menag, selama ini masih ada pelanggaran yang dilakukan keduabelah pihak terhadap SKB tiga menteri, Ahmadiyah masih terus melakukan aktivitas ditengah-tengah masyarakat, dan masyarakat lain juga tidak menyelesaikan masalah tersebut dengan cara dialog.

Menag mengatakan, rapat kordinasi Kapolri, Mendagri dan Menag dengan Gubernur Banten serta jajaran Muspida Banten tersebut, untuk mendengarkan keterangan langsung kronologis kejadian dan kondisi terakhir yang disampaikan Muspida Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan akan segera melakukan langkah-langkah kordinasi dengan TNI, Polri dan pihak terkait dalam upaya pengusutan secara tuntas kasus tersebut.

"Kasus tersebut diluar dugaan karena sebelumnya pihak aparat keamanan sudah mengevakuasi salah seorang yang dianggap tokoh Ahmadiyah di Cikeusik. Namun tiba-tiba datang orang luar yang akhirnya memicu reaksi masyarakat," kata Ratu Atut Chosiyah.(*)

M045/S019

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011