"Idealnya kita punya perbatasan itu termasuk pelabuhan hanya boleh diisi imigrasi, bea cukai, dan karantina, supaya tidak ada semrawut. Harus ada koordinasi baik diantara yang diberikan tugas menjaga perbatasan ini," ujarnya seusai melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan saat ini banyak laporan dari masyarakat mengenai upaya penyelundupan. Untuk itu harus ada peningkatan inisiatif serta kerjasama antar otoritas dalam proses pemeriksaan dokumen dan barang terutama di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Makin banyak laporan masyarakat ada penyelundupan, jadi saya mesti yakinkan (karena) di Tanjung Priok 60-70 persen kegiatan impor disana, mereka harus terus pertahankan standarnya. Mereka betul-betul tidak boleh diintervensi," ujarnya.
Pada saat yang sama, Menkeu juga meninjau dua kontainer berisi minuman keras yang tidak sesuai dengan dokumen serta 77 kontainer berisi daging beku yang tidak memiliki SPP (Surat Pemberitahuan Pemasukan).
"Penyelundupan itu cukup gencar dan kita harus siaga untuk menjaga. Jadi tadi lihat itu, 77 kontainer itu belum sampai di areanya bea cukai. Masih di areanya karantina. Jadi ibarat kalau kita datang airport itu belum lewat imigrasi, masih belum ke bea cukai. Tapi kita sudah tandai, harusnya sudah ada SPP sebagai `declaration` bahwa mereka akan impor daging," ujar Menkeu Agus Martowardojo.
Ia mengatakan dugaan upaya penyelundupan daging beku saat ini sangat kuat, maka apabila ada kontainer yang tidak memiliki SPP, diharapkan aparat Ditjen Bea dan Cukai tidak meloloskan kontainer tersebut.
"Yang menarik, tahun lalu impor daging itu kuotanya 76 ribu tapi realisasinya 120 ribu ton. Sekarang kuota 2011, sekitar 50 ribu ton, sampai dengan Januari saja saya lihat datanya sudah masuk 10 ribu ton. Dalam sebulan sudah masuk 10 ribu ton. Jadi kalau seandainya mereka datangkan dengan tidak ada SPP itu kita harus curiga, apalagi dengan alasan untuk memenuhi kuota," ujarnya.(*)
(T.S034/S025)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
