"Makanya, kami mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) khususnya dan sejumlah institusi berkompeten, agar segera mengambil langkah konkret dalam rangka pemberdayaan puluhan pulau terluar atau terdepan, apalagi jika itu kosong, belum berpenghuni," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan itu, mengomentari pernyataan Menteri Pertahanan Pernomo Yusgiantoro yang kembali mengeluh, kita baru punya 12 dari 92 pulau terdepan atau terluar tersebut.
"Kita harus belajar dari pengalaman pahit lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang antara lain terjadi karena kita dituduh tidak memberdayakannya," ungkapnya.
Karena itu, ia mendesak Kemenlu agar segera bertindak untuk memberdayakan serta mengelola pulau-pulau terdepan tersebut, demi menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Komisi I DPR RI siap mendukungprogram atau terobosan yang diperlukan dan juga meminta pihak Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, maupun dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yakni Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), agar membantu program pemberdayaan pulau terdepan," katanya.
Minimal, menurutnya, ada perluasan jangkauan pemberitaan atau penempatan kru redaksinya di sekitar pulau-pulau terdepan ini, maupun di kawasan perbatasan pada umumnya.
"Sebagai tambahan, apabila Kemenhan mempunyai kendala atau pun kesulitan dalam pemberdayaan pulau tedepan, maka sudah selayaknya dibicarakand dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, agar kami dapat turut memikirkannya," kata Nurhayati Ali Assegaf.
(M036/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
