"Pembinaan dan pengawasan merupakan pesan SKB, kalau dalam kerangka seperti itu memang kebijakan gubernur bahkan kita pesan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk melaksanakan SKB dengan baik," kata Gamawan usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa sore.
Ia mengatakan, belum menerima salinan keputusan gubernur Jawa Timur, terkait pengawasan dan pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di wilayah tersebut.
"Bukan melarang Ahmadiyah, mungkin aktivitas dengan mensosialisasikan ajarannya itu yang dilarang. Tapi, kalau dia melakukan kegiatan ibadah menurut dia sendiri tidak dilarang, aktivitas menyebarkan ajarannya yang dilarang SKB nyatakan itu. Ini masalah kebijakan oleh gubernur, kita akan pelajari dulu, kalau sesuai SKB nggak masalah," katanya menegaskan.
Gamawan mengemukakan, pengawasan dan pembinaan merupakan salah satu amanat dari SKB tiga menteri dan sejumlah langkah yang diambil daerah untuk meningkatkan pengawasan, dan sesuai SKB merupakan langkah agar tidak terjadi benturan di masyarakat.
"Sementara SKB berlaku jadi rujukan dan perkuat SKB itu sendiri. Kita imbau melalui surat edaran menteri agar daerah mempedomani secara utuh SKB itu," katanya.
Ia menambahkan, "Pemerintah melakukan pengawasan, yang kedua melakukan pembinaan silahkan, bahkan itu kita anjurkan, bahkan ditingkat pusat pun kita buat siapa yang awasi dan lakukan pembinaan. Di daerah dijabarkan juga seperti itu. Tapi, untuk membubarkan Ahmadiyah itu sendiri tidak".
Gamawan mengatakan, sudah mendapat penjelasan dari Gubernur Jatim pada Senin (28/2) malam mengenai surat keputusan tersebut.
(T.P008*D013/C004)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
