Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, di Mataram, Minggu, mengatakan bahwa rencana penghentian subsidi penerbangan rute Mataram-Bima belum final.
"Masih dipertimbangkan, karena dikhawatirkan penghentian subsidi penerbangan itu justru berdampak pada intensitas penerbangan di rute tersebut," ujarnya.
Ridwan mengakui, rencana penghentian subsidi penerbangan rute Mataram-Bima itu mengacu kepada tingkat penuhnya jumlah penumpang (load factor) di rute tersebut relatif baik, yakni mencapai 70 persen, karena selain Trigana Air, Merpati Nusantara juga beroperasi pada rute tersebut.
Hal itu, menurut dia, berbeda dengan load factor untuk rute penerbangan Mataram-Sumbawa yang masih kurang atau baru 40 persen.
"Rencananya anggaran subsidi penerbangan lokal yang ada akan lebih fokus ke rute Mataram-Sumbawa yang load factor-nya baru 40 persen. Tetapi, dikhawatirkan justru load factor Mataram-Bima yang merosot," ujarnya.
Menurut Ridwan, direncanakan anggaran subsidi dalam jumlah kecil akan tetap dialokasikan untuk rute Mataram-Bima namun hanya berbentuk dana bantuan untuk biaya parkir pesawat, namun belum juga direalisasi karena masih harus mengkaji dampaknya dari berbagai aspek.
Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran senilai Rp5 miliar untuk subsidi penerbangan lokal dari dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa yang dijadwalkan setiap hari selama 2011.
Pemprov NTB mengalokasikan dana subsidi tarif angkutan udara untuk penerbangan lokal dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa sejak 2007, diawali dengan nilai subsidi sebesar Rp2,23 miliar dan frekuensi penerbangan tiga kali seminggu, yakni setiap Selasa, Kamis dan Minggu.
Rute penerbangan Mataram (Pulau Lombok) ke Sumbawa, Bima dan Dompu (Pulau Sumbawa) tiga kali seminggu itu menggunakan pesawat ATR/42-3000 milik maskapai penerbangan Trigana Air dalam pengelolaan PT Transnusa Air Service.
Kebijakan subsidi tarif angkutan udara itu ditempuh karena rute penerbangan Mataram-Sumbawa-Bima itu sempat terhenti cukup lama terkait tidak ada maskapai penerbangan yang berminat.
Pemprov NTB kemudian menambah alokasi dana subsidi tarif angkutan udara itu menjadi Rp7 miliar agar frekuensi penerbangan juga bertambah dari tiga kali seminggu menjadi tujuh kali atau setiap hari.
Peningkatan dana subsidi yang berdampak langsung pada penambahan frekuensi penerbangan lokal di wilayah NTB itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada pengguna jasa transportasi udara agar kursi penumpang terisi penuh setiap penerbangan.
Selain itu, ia mengemukakan, juga untuk mempercepat mobilitas pembangunan ekonomi lokal dan regional karena Pulau Sumbawa merupakan pintu mobilitas barang dan jasa ke dan dari wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dana subsidi penerbangan lokal itu juga dikucurkan selama 2010 meski berkurang menjadi Rp5 miliar dan angka itu bertahan pada 2011, katanya menambahkan.
(T.A058/E005)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
