Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pusat ini disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Senin.
Sebelas instansi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kementerian Keuangan.
Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kempan dan RB, dan Mahkamah Konstitusi.
Sebelas kementerian/lembaga ini mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB E.E. Mangindaan.
"Terus pertahankan dan tingkatkan kinerja sehingga prestasi yang dicapai dijadikan contoh oleh instansi pemerintah lainnya," katanya.
Sementara instansi yang memperoleh predikat "memadai atau cukup baik" adalah 39 instansi atau 49,37 persen, predikat "agak kurang" 27 instansi atau 34,18 persen, dan predikat "kurang" sebanyak 2 instansi atau 2,53 persen.
Instansi yang mendapat predikat "cukup baik" diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.
Instansi yang mendapat predikat "cukup" adalah Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.
Kemudian dua instansi mendapat predikat "kurang" untuk akuntabilitas kinerjanya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Badan SAR Nasional.(*)
H017/N002
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011
