"Anda bisa mengharapkan sesuatu mengenai Libya pekan ini," kata diplomat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP.
Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe mengatakan, Sabtu, negaranya bekerja sama dengan Inggris untuk merancang sebuah resolusi zona larangan terbang.
Inggris mendesak pembentukan zona larangan terbang itu untuk menghentikan serangan-serangan pesawat terbang oleh pasukan Moamer Kadhafi terhadap gerilyawan oposisi.
"Inggris dan Prancis sedang menyusun sebuah teks. Rancangan itu akan diajukan ke 15 anggota Dewan Keamanan PBB dalam waktu dekat. Hal itu kini dirasa sangat mendesak," kata diplomat PBB itu.
"Anda tidak bisa membiarkan penduduk dibantai dan tidak berbuat apa pun," tambah utusan itu.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sanksi-sanksi terhadap pemerintah Kadhafi dan memerintahkan penyelidikan atas kejahatan kemanusiaan pada 26 Februari. Langkah-langkah baru yang mengarah ke tindakan militer mungkin menghadapi penentangan sengit dari China, Rusia dan sejumlah anggota lain Dewan Keamanan.
Liga Arab juga telah mengumumkan dukungannya bagi pembentukan zona larangan terbang terhadap Libya dalam koordinasi dengan Uni Afrika jika pertempuran terus berlangsung di negara Afrika utara itu.
"Liga Arab tidak akan berdiam diri di tengah pertumpahan darah rakyat Libya," kata Sekretaris Jendral Liga Arab Amr Moussa, Rabu (2/3).
Kekerasan terus berlanjut di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Kadhafi.
Hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Kadhafi sejak pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Meski demikian, Kadhafi bersikeras akan tetap berkuasa.
Ratusan orang tewas dalam penumpasan brutal oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu.
Kadhafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa.
Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun.
Buntut dari demonstrasi mematikan selama lebih dari dua pekan di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri Jumat (11/2) setelah berkuasa 30 tahun dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, sebuah badan yang mencakup sekitar 20 jendral yang sebagian besar tidak dikenal umum sebelum pemberontakan yang menjatuhkan pemimpin Mesir itu.
Sampai pemilu dilaksanakan, dewan militer Mesir menjadi badan eksekutif negara, yang mengawasi pemerintah sementara yang dipimpin perdana menteri.
Di Tunisia, demonstran juga menjatuhkan kekuasaan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali pada Januari.
Ben Ali meninggalkan negaranya pertengahan Januari setelah berkuasa 23 tahun di tengah tuntutan yang meningkat agar ia mengundurkan diri meski ia telah menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014. Ia dikabarkan berada di Arab Saudi.
Ia dan istrinya serta anggota-anggota lain keluarganya kini menjadi buronan dan Tunisia telah meminta bantuan Interpol untuk menangkap mereka. (M014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
