"Saya melihat `reshuffle` karena alasan politis, ini sudah terlihat. Saya tidak melihat alasan `reshuffle` ini untuk menaikkan kinerja," katanya di Jakarta, Selasa.
Andrinof mengatakan, jika benar perubahan susunan kabinet didasarkan pada alasan politis, maka perubahan yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Buat masyarakat ini tidak ada untungnya, hanya melanjutkan kegaduhan politik saja. `Reshuffle` ini tidak akan ada manfaatnya untuk masyarakat kalau alasannya politis," ujarnya.
Ia mengatakan jika dilakukan perubahan susunan kabinet maka seharusnya dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengubah susunan kabinet maka yang harus dilakukan adalah merasionalisasi kabinet dengan mengganti menteri-menteri yang dianggap kurang mampu.
"Harusnya penekanannya pada orang-orang yang mampu. Kalau dia (menteri) mewakili partai maka harusnya orang yang mampu sehingga tidak menghambat pemerintahan," katanya.
Menurut dia, komposisi maupun perubahan di kabinet seharusnya tidak sekedar mengutamakan representasi politik.
Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menyatakan siap untuk digeser dari jabatannya oleh Presiden.
Menteri Pertanian Suswono menyatakan dirinya siap digeser jika Presiden menginginkan itu.
Hal serupa juga disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta. Ia mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya soal perubahan susunan kabinet kepada Presiden.
Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga menyatakan kesiapannya jika Presiden mengambil langkah perubahan susunan kabinet.
Ia mengatakan, jika Presiden SBY mengambil langkah tersebut, maka itu berarti Presiden telah memperhitungkannya dengan matang.(*)
(T.H017/S024)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
