Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Muhammad Romahurmuziy, meyakini bahwa tidak ada perombakan (reshuffle) menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, menyusul kepastian Partai Golkar tetap di koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Adanya kepastian Partai Golkar tetap di berada koalisi, meyakinkan saya bahwa isu reshuffle adalah isapan jempol belaka," kata Romahurmuziy melalui layanan pesan singkat (SMS)-nya, Rabu.

Menurut dia, para pihak termasuk fungsionaris partai-partai politik yang selama ini bersilang sengkarut soal reshuffle akan kecewa.

Romahurmuziy menilai, isu reshuffle yang meluas terjadi karena reaksi berlebihan dari publik terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terbangun sejak satu tahun pemerintahannya mulai Oktober 2010, yang antara lain atas masukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

"Isu reshuffle muncul sejak UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto menyerahkan hasil evaluasi kinerja menteri kabinet, dan semakin menjadi-jadi setelah batalnya usulan hak angket pajak pada rapat paripurna DPR RI pada 22 Februari 2011," katanya.

Jika keputusan akhir presiden tidak melakukan reshuffle kabinet, menurut Romy, agar politisi Partai Demokrat berhenti melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan Presiden Yudhoyono selaku ketua dewan pembinanya.

Sebaiknya pihak Istana, khususnya Partai Demokrat, kata dia, tidak lagi melontarkan pernyataan yang misleadin, agar energi bangsa ini tidak terjebak dalam polemik yang kontraproduktif.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, lebih baik mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, seperti harga minyak yang terus naik, produksi terjual (lifting) minyak yang terus turun, dan angka kemiskinan yang masih tinggi.

"Tidak boleh lagi ada tipuan politik, karena biaya dan energinya sangat besar," demikian.
(T.R024/E001)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011