"Saya pikir setiap partai politik jika berkoalisi, tentunya ingin masuk ke dalam kekuasaan dan bisa membuat keputusan," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.
Dia menyatakan, suatu keniscayaan bila partai politik masuk koalisi tidak untuk berkaitan dengan kepentingan kekuasaan.
"Ini keniscayaan. Kalau parpol masuk koalisi dan tidak punya kursi di kabinet, itu aneh bin ajaib. Kalau Ical mengatakan bahwa tidak ingin kekuasaan, namanya aneh karena politik itu adalah sarana untuk mencapai kekuasaan," katanya.
Tetapi, kekuasaan itu jangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan partai tapi untuk kesejahteraan rakyat.
"Semua elit politik mari bangun bangsa ini dengan berpolitik cerdas dan santun, berikan energi positif dan optimisme kepada rakyat," kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Dia juga menganggap seolah-olah hanya Golkar selalu berorientasi kepada upaya menyejahterakan rakyat. "Apa Demokrat tidak untuk menyejahterakan rakayat?," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Sebelumnya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengemukakan, pengurus Partai Demokrat yang menghembuskan isu koalisi atau reshuffle kabinet.
"Baru setelah ini bergulir maka SBY mengeluarkan pernyataan sekaligus mengambil alih isu dari partai-partai koalisi," katanya.
Mengenai perombakan kabinet, dia mengatakan, hal itu yang berkompeten adalah SBY. "Tapi ada ukuran kinerja kabinet, yakni kepuasan publik terhadap kinerja menteri," katanya.
Jika reshuffle dilakukan berdasarkan kepuasan publik, maka citra SBY makin baik karena memperhatikan kepuasan masyarakat daripada kepentingan politik.
"Tapi kalau sebaliknya, maka itu diindikasikan bermuatan politis yang tidak menguntungkan siapapun dan menimbulkan tafsiran politis serta menghangatkan dinamika politik," katanya.
Dia menyatakan, PKS tidak melihat ada sesuatu di koalisi. hal ini terjadi ketika koalisi dihadapkan pada opsi untuk bekerja pada pemerintah. Kemudian ada komentar dari para praktisi koalisi di lapangan, bukan dari pimpinan koalisi sendiri.
"Jadi, mungkin tidak terlalu penting juga memanggil PKS, karena tidak ada apa-apa antara PKS dan SBY," katanya.
Menurut dia, sejauh ini apa yang termuat dalam perjanjian koalisi yang lama, PKS telah menjalankan semua.
"Kalau ada perubahan, tentu PKS akan diajak dialog karena SBY figur yang dialogis dan PKS dengan SBY sudah lama berdialog tentang berbagai isu, sehingga jika ada perubahan code of conduct tentu PKS akan diberi waktu mempelajarinya," katanya.(*)
(T.S023/R010)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
