"Pertanyaan sekarang setelah begitu kencang digemakan pasca pengguguran usul Hak Angket Pansus Mafia Pajak, `kok (`reshuffle`) `nggak jadi?," ujarnya kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Salah satu pimpinan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini mengakui, `reshuffle` kabinet memang Hak presiden.
"Tapi, jika hal itu dipandang semata-mata sebagai Hak, sehingga bisa dipermainkan `sak suka-sukanya, tentunya adalah naif," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI ini mengingatkan, sesungguhnya, melekat dalam Hak tersebut kepentingan strategis, yang tidak bisa tidak termuati visi Pemerintah dan langkah-langkah taktis selanjutnya.
"Demam `reshuffle` serta pepesan kosongnya saat ini jelas memperlihatkn suatu `rezim suka-suka`," ujarnya.
Itu semua, katanya, merupakan drama kekuasaan yang gamang, fragmentaris dan tanpa visi.
"Artinya, semacam kumpulan sesaat penonton konser musik `rock yang bubar sendiri sendiri begitu pertunjukan selesai. Pertanyaan berikutnya, apakah drama ini juga gejala bubaran seperti itu? Rakyat menunggu," kata Aria Bima. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
