Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah kebenaran berita yang bersumber dari Wikileaks yang menyebutkan Presiden Yudhoyono berperilaku koruptif dan menyalahgunakan kekuasaan.
Meski demikian, Julian belum bisa menyebutkan respon yang disiapkan pihak Istana untuk menanggapi pemberitaan tersebut.
Ia hanya menyebutkan opsi yang disiapkan di antaranya adalah memberikan hak jawab di dua media cetak tersebut, dan juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk meminta klarifikasi dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta karena sumber yang digunakan oleh Wikileaks adalah nota diplomasi antara Kedubes AS di Jakarta dengan Washington.
"Karena ini telah dipublikasi secara luas oleh dua surat kabar di Australia, tentu akan dilakukan respon terkait pemberitaan. Belum bisa disampaikan bentuknya seperti apa, apakah akan hak jawab atau disiapkan langkah lain," tuturnya.
Julian mengatakan, pihak Istana Kepresidenan sama sekali tidak bisa menemukan kebenaran dalam pemberitaan tersebut, dan menyebut pemberitaan itu sama sekali tidak berdasarkan fakta.
Sumber Wikileaks yang dirujuk oleh The Age dan Sydney Morning Herald pun, lanjut dia, sebenarnya masih perlu diverifikasi kebenarannya.
"Kita tahu sendiri bahwa institusi Wikileaks ini membuat banyak sekali berita di hampir seluruh negara di dunia dengan kredibilitas yang sulit dipertanggungjawabkan," ujarnya, menegaskan.
Julian mengatakan, pihak Kedubes AS akan sangat pantas memberikan penjelasan kepada publik tentang nota diplomasi yang dibocorkan oleh Wikileaks tersebut.
Menurut Julian, Presiden Yudhoyono sudah mengetahui tentang pemberitaan tersebut sejak Kamis malam, dan respon pertama Presiden adalah sangat kaget.
"Beliau sangat kaget, tidak menyangka. Kita melihat sendiri berita tersebut sangat tidak akurat dan disajikan secara sembrono," demikian Julian.
(D013*F008)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2011
