"Kita mesti arif, jangan emosional tapi berilah data bahwa kita memang tidak seperti itu," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menanggapi dimuatnya sejumlah data di dua media Australia, saat melantik pengurus PKPI Sulawesi selatan di Makassar, Sabtu.
Dia berharap isi kawat itu bisa dipertanggungjawabkan, memiliki dasar dan pembuktian. Bangsa Indonesia perlu memiliki data untuk membantah, karena kalau tidak, skala persoalan itu menjadi nuansa internasional dan membentuk dampak keliru bagi masyarakat global.
"Kalau tidak benar, harus beri penjelasan ke dunia internasional. Melalui media yang ada di Jakarta sudah cukup dan tidak perlu harus presiden tetapi dengan pejabat yang berkompeten saja. Misalnya Menkopolkam atau Wakil Presiden," ujarnya.
Sementara itu, terkait kesiapan PKPI menghadapi Pemilu 2014, Sutiyoso mengatakan, verifikasi partai politik yang sementara ini dijalankan dinilai cukup berat.
Menurutnya, saat ini kelengkapan struktur pengurus PKPI secara nasional sudah mencapai 100 persen di tingkat provinsi, 40 persen di kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan.
Namun ia optimistis, mampu memenuhi syarat dalam perombakan UU 2/2008 tentang Partai Politik (Parpol) pada akhir Juni, dengan meningkatkan jumlah pengurus minimal 75 persen di tingkat kabupaten/kota.
"Kami harus memenuhi PT, kalau tidak berarti bubar kan. Kami khawatir dengan ketentuan PT itu. 2,5 persen saja diperkirakan hanya sembilan partai yang lolos pemilu. Kalau lima persen, tentu lebih sedikit lagi," ujarnya.(*)
(T.KR-AAT/F003)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
