"Pemerintah Indonesia akan meraih keuntungan sekitar 187,5 juta dolar AS per tahun. Ini menurut hitung-hitungan kami," ujar mantan Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) NA Setiawan dan Hasan Hasrul pada rapat Panitia Khusus (Pansus) Inalum DPRD Sumut di Medan, Senin.
Rapat dipimpin ketua pansus Bustami HS dengan wakil ketua Guntur Manurung, sekretaris Tunggul Siagian dan sejumlah anggota pansus di antaranya H Ajib Shah, J Saragih, R Sianturi, E Napitupulu, H Hasan, Zulkarnain, serta diikuti enam dari 10 perwakilan kabupaten/kota di sekitar PT Inalum.
Setiawan menjelaskan, keuntungan sebesar 187,5 juta dolar AS per tahun tersebut diperoleh berdasarkan asumsi penjualan produk alumunium pada harga standar di pasar internasional.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan menghemat sekitar Rp50 triliun per tahun atas impor pembelian bahan-bahan baku produk alumunium.
"Selama ini alumunium dijual masih di bawah harga standar internasional. Jika Inalum diambil alih dan aluminium dijual sesuai standar harga internasional, maka keuntungannya bisa mencapai sebesar itu," ujarnya.
Keuntungan yang lebih besar dibanding keuntungan selama ini yang rata-rata hanya sekitar 125 juta dolar AS per tahun, menurut dia, dikarenakan harga jual aluminium PT Inalum yang dibawah standar harga internasional.
Namun demikian, Setiawan mengatakan, Pemerintah Indonesia sebelumnya harus mengeluarkan dana sekitar 750 juta dolar AS untuk pengambilalihan PT Inalum dari pihak konsorsium Jepang.
"Tidak rugi jika dana sebesar itu dikeluarkan untuk mengambil alih Inalum, karena akan cepat kembali dari keuntungan yang akan diperoleh setiap tahunnya," katanya.
Hasan Hasrul menambahkan, pengambilalihan PT Inalum juga akan semakin memperkuat struktur perekonomian nasional karena akan sepenuhnya dikendalikan oleh Indonesia dan hasilnya benar-benar untuk pembangunan di dalam negeri.
Sesuai master agreement antara Pemerintah Indonesia dengan 12 investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA) Corp pada 7 Juli 1975, kerja sama akan berakhir pada 2013.
NAA sendiri menguasai 58,88 persen saham PT Inalum dan sisanya (41,12 persen) dikuasai Pemerintah Indonesia.
Dewasa ini, perusahaan yang berdiri 6 Januari 1976 dengan investasi awal sebesar 411 miliar yen itu mempekerjakan 2.014 tenaga kerja Indonesia dan dua orang tenaga kerja asal Jepang.
(R014/I007/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
