Jakarta (ANTARA News) - Indonesia harus lebih tegas menentang resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai campur tangan militer Barat di Libya, kata seorang pakar.

"Apapun alasannya Indonesia seharusnya lebih keras mengutuk campur tangan militer Barat di Libya," kata Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra di Jakarta Rabu.

Ditemui seusai diskusi situasi di Timur Tengah akhir-akhir ini di Universitas Islam As Syafiiyah, Azyumardi mengatakan jika Indonesia anggota DK PBB seperti dulu, Indonesia seharusnya mengatakan tidak, dengan menentang intervensi asing ke Libya.

Dia mencemaskan campur tangan militer asing terhadap masalah dalam negeri Libya dapat berlaku juga terhadap negara lain, termasuk Indonesia.

"Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Liga Arab tidak berdaya apa-apa, namun sejumlah negara lain telah ada yang mengutuk serangan udara tersebut, tetapi pernyataan Indonesia masih belum sekeras itu dalam mengutuknya," kata Azyumardi.

Negara-negara Barat memang menunggu Resolusi DK PBB tentang larangan terbang di Libya, namun setelah lewat pemungutan suara dalam DK PBB sendiri ada lima negara yang abstain yaitu Rusia dan China sebagai anggota tetap DK PBB dan Brazil, India dan Jerman sebagai anggota tidak tetap.

Azyumardi meenyebut masalah Libaya lebih rumit dan tidak bersangkutan dengan kerusuhan di Timur Tengah.

"Seringkali terdapat masalah yang muncul dari dalam negeri sendiri, namun jika tidak diatasi dengan benar maka hal itu dapat menimbulkan celah bagi intervensi asing," kata Azyumardi.

Sejumlah negara Barat pada Sabtu telah melakukan serangan udara terhadap pasukan yang dinilai mereka sebagai tentara pendukung pemimpin Libya, Muamar Gaddafi.(*)

KR-BPY/M016

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011