"Kami tidak setuju kegiatan studi banding karena hasilnya tidak jelas," kata Divisi Kebijakan Publik Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) Roni Romansyah kepada wartawan, Rabu.
Menurut dia studi banding yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya yang alasannya untuk menambah wawasan dan belajar kepada Pemerintah Kota Denpasar hanya menghamburkan anggaran.
Setelah selesai melakukan studi banding ke luar daerah itu, kata Roni pihaknya akan menagih hasil ilmu dan pengetahuan yang telah diserap dari Pemerintah Kota Denpasar.
Ia menilai pemberangkatan aparatur pemerintah terdiri dari 10 Camat 69 Lurah serta 11 orang pimpinan rombongan dan pendamping tidak merasa malu dengan kondisi di Kota Tasikmalaya yang masih memprihatinkan.
"Kondisi masyarakat masih menderita karena ekonomi," kata Roni.
Pernyataan protes lainnya dari Ketua LSM Jaringan Nurani Rakyat (JANUR) Uus Firman mempertanyakan kegiatan studi banding yang dilakukan aparatur Pemkot Tasikmalaya ke Denpasar.
Menurut dia pemberangkatan ke luar daerah yang hanya untuk melakukan studi banding hanya membuang anggaran dan tidak mencerminkan sikap baik dari pemimpinnya.
"Kami mempertanyakan studi banding itu untuk apa, selama ini hasilnya tidak jelas," kata Uus.
Sementara itu Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana menjelaskan studi banding tersebut agar mengetahui perjalanan proses terbentuknya suatu komitmen di jajaran aparatur Pemerintah Kota Denpasar.
Anggaran yang sepenuhnya dibiayai APBD itu, kata Asep sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, karena Pemerintah Kota Denpasar dinilai baik dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sedangkan pemberangkatan yang melibatkan aparatur pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, kata Asep karena kedua aparatur tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga studi banding diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat memotivasi semangat kerja.
"Tujuannya agar aparatur Kecamatan dan Kelurahan dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemkot Denpasar untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerahnya," katanya. (FPM/Y003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
