"Mari kita dukung hilirisasi industri kelapa sawit dengan efisien dalam penggunaan lahan," kata Hatta di Jakarta, Rabu.
Menko Perekonomian memaparkan, saat ini, sejumlah perkebunan kelapa sawit berskala besar mampu menghasilkan sekitar 5 - 6 juta ton per hektar.
Namun, lanjutnya, perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh para petani kecil yang disebut sebagai perkebunan rakyat hanya dapat menghasilkan produksi sekitar 2 juta ton per hektar.
Ia juga mengingatkan, sekitar 40 persen dari perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Indonesia merupakan perkebunan rakyat.
Karenanya, Hatta juga mengimbau agar para pengusaha besar dapat bermitra strategis dengan pihak pengelola perkebuhan rakyat antara lain agar dapat meningkatkan tingkat produksi perkebunan rakyat yang jenjangnya masih dinilai terlalu lebar dengan pihak perkebunan besar.
Ia mengemukakan, Departemen Pertanian Amerika Serikat juga memperkirakan bahwa produksi CPO ("crude palm oil"/minyak kelapa sawit) Indonesia pada tahun 2011 dapat mencapai 25,4 juta hektar, dengan sekitar 19,35 juta ton dari jumlah tersebut diperkirakan akan digunakan untuk ekspor.
Menurut dia, data yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian AS itu juga memperlihatkan bahwa perkembangan dari kelapa sawit di Indonesia juga banyak diperhatikan oleh sejumlah negara lainnya.
Menko Perekonomian menilai, produk minyak kelapa sawit yang banyak dihasilkan di Indonesia dapat dianggap baik sebagai sesuatu hal yang positif bagi sejumlah negara mitra atau bisa pula dipandang sebagai ancaman.
Untuk itu, ia mengajak berbagai pelaku terkait kelapa sawit agar dapat bersatu dalam mengembangkan kelapa sawit secara holistik dari hulu ke hilir, serta dalam hal perlibatan tenaga kerja rakyat sampai soal kelestarian hutan.
Sementara itu, Ketua Kamar Dangan dan Industri (KADIN) Suryo B. Sulisto mengatakan perlunya revisi regulasi bea keluar industri perkebunan seperti CPO dan kakao untuk mendukung perkembangan industri perkebunan nasional. "Pada Rapat Pimpinan Nasional di Makassar, KADIN akan membahas regulasi di bidang perkebunan yang perlu dikaji-ulang demi memajukan industri perkebunan nasional," kata Suryo.
Selain regulasi, Suryo meminta lembaga perbankan berperan dalam perekonomian daerah dan peran UMKM melalui penyaluran pinjaman buat petani plasma. "Pinjaman lunak perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah di bidang perkebunan digunakan untuk mendorong hasil yang optimal," jelas Suryo. Apalagi, para petani plasma perlu akses ke teknologi.
Suryo menjelaskan, pengelolaan lahan perkebunan mesti dilakukan terpadu dengan melibatkan berbagai potensi.
Di bagian lain, Suryo menjelaskan, Rapat Pimpinan Nasional KADIN di Makassar juga akan mendiskusikan pelbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha nasional, seperti infrastruktur dan dampak bencana gempa-tsunami Jepang. Rapimnas bertema "Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN" ini akan berlangsung 1-3 April 2011 dan rencananya akan dibuka Presiden SBY.
Dijadwalkan pula Menteri Koordinator Perekonomian akan menjadi pembicara kunci. Selain itu diharapkan kehadiran 12 gubernur provinsi di Indonesia Timur yang akan menyajikan paparan potensi dan tantangan di masing-masing daerah. Rapimnas KADIN kali ini semakin penting bagi pengusaha dan Pemerintah Indonesia sebagai forum konsolidasi menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015.(*)
(T.M040/M012)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
