Sehingga merugikan partai berlambang Ka`bah tersebut pada pemilu 2014 mendatang, kata Tjipta dalam acara seminar yang diselengarakan Majelis Pertimbangan Partai DPP PPP di Jakarta, Rabu.
Setgab membuat PPP sulit kritis terhadap pemerintah dan tenggelam menjadi partai yang menurut bagi pemerintah. "Jika proses `being good boy` (partai yang menurut) seperti ini berlangsung terus secara sistematis, PPP hampir dipastikan akan babak belur dalam pemilihan legislatif 2014," katanya.
Menurut dia, keberadaan PPP di setgab membuat komunikasi politik menjadi tersendat. Setgab mendominasi dan menyeragamkan kepantingan sesuai dengan kehendak partai yang berkuasa.
Ia mengatakan, bagi PPP yang hanya memiliki suara lima-enam persen atau partai tengah, kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Apalagi partai-partai yang ada di koalisi seperti Golkar dan PKS tetap mampu kritis terhadap pemerintahan untuk menjembatani suara konstituennya.
"Kalau ini dibiarkan, suara PPP akan terus turun. Bagaimana PPP dapat berperan menjembatani rakyat dengan pemerintah jika mereka sudah kehilangan kepercayaan dari konstituennya, apalagi rakyat Indonesia secara keseluruhan," katanya.
Ia menambahkan, suara-suara PPP di parlemen nyaris punah. "Di DPR tak lebih dari 3 wakil rakyat asal PPP yang masih bunyi, dalam arti memperjuangkan suara yang benara-benar sejalan dengan suara rakyat," katanya.
Menurut dia, PPP perlu koreksi total dan membanting setir dengan kritis terhadap pemerintah. Resikonya menurut dia akan kehilangan jabatan menteri di kabinet.
"Mana lebih penting, kepentingan jangka pendek bergelantungan di dada penguasa atau kepentingan jangka panjang menyelamatkan PPP dari kepunahan, dan mampu menjadi partai politik yang mandiri dan memperjuangkan cita-cita konstituennya," katanya.(*)
(T.M041/E001)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
