"Banyak saudara kita negara sahabat yang ingin menjalin kerja sama, utamanya bidang ekonomi dengan Indonesia," katanya saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri di Jakarta, Jumat.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ia mengetahui itu dari minat kepala negara-negara sahabat yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Ia menegaskan telah menerima laporan yang memaparkan bahwa ada 40 permintaan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2011. Permintaan kunjungan kenegaraan itu dikirimkan oleh para pimpinan negara sahabat Indonesia.
"Saya angkat hal ini untuk meyakinkan kita bahwa `there is great opportunity` dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan negara sahabat," katanya.
Presiden Yudhoyono mengatakan, beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia adalah potensi pertumbuhan pasar yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang beragam dan sumber daya manusia yang terampil dan melimpah.
Meski minat negara sahabat untuk menanamkan modal di Indonesia cukup besar, Yudhoyono tetap berharap para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam KADIN bisa merebut peluang tersebut.
"KADIN harus terlebih dulu melakukan investasi dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.
Selain itu, Presiden berharap penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat bersama-sama membangun Indonesia, sehingga menjadi semakin menarik bagi para investor.
Hal itu antara lain bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur yang layak, baik di Jawa maupun di luar Jawa.
Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri berlangsung sejak 1-3 April 2011 di Jakarta dan Makassar dengan mengusung tema "Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Pembukaan Rapimnas yang dihadiri Presiden Yudhoyono juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama berbagai bidang antara KADIN dan sejumlah kementerian dan lembaga setingkat kementerian.
Sejumlah lembaga yang bermitra dengan KADIN itu antara lain Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BKPM.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2011
