Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf minta agar politisasi pembangunan gedung DPR RI dihentikan, apalagi untuk pencitraan dan mengambil hati rakyat.

"Jangan ambil hati rakyat dengan cara pembodohan dengan mempolitisasi pembangunan gedung DPR," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan gedung DPR sangat diperlukan dan sangat mendesak untuk segera dibangun. "Pembangunan gedung sangat dibutuhkan karena untuk menunjang kinerja anggota DPR RI yang masih dianggap kurang maksimal bekerja oleh masyarakat," kata dia.

Ia menyebutkan, pantas atau tidaknya dibangun gedung baru, menurut Nurhayati pembangunan gedung baru merupakan kebutuhan primer bagi anggota DPR.

Ia tak setuju kalau gedung DPR direnovasi karena biaya renovasi jauh lebih mahal dibanding membangun sebuah gedung baru.

"Misalnya renovasi rumah jabatan di Kalibata, biaya renovasi untuk satu rumah mencapai Rp400-Rp900 juta. Lebih baik membangun gedung baru saja," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, anggota DPR sangat membutuhkan support, termasuk tenaga ahli, ruangan yang memadai.

"Masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap anggota DPR. Namun ekspektasi itu harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai, tidak seperti sekarang ini. Tenaga ahli hanya satu orang," kata Nurhayati.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen itu menambahkan, seorang anggota DPR paling tidak membutuhkan sekitar 5 orang tenaga ahli karena seorang anggota DPR itu memiliki tugas yang banyak.

Ia menyebutkan, seorang anggota DPR bisa melakukan tugas selain sebagai anggota komisi. Misalnya, kata dia, bisa melaksanakan tugas sebagai anggota panja, melaksanakan tugas di pansus.

"Untuk di sebuah komisi saja, ada mitra kerja komisi yang jumlahnya bisa lebih dari tiga sampai empat instansi, belum tugas-tugas yangh lain. Tentunya seorang anggota DPR harus tahu dan untuk itulah dibutuhkan tenaga ahli yang lebih banyak agar kinerjanya meningkat yang akhirnya untuk rakyat juga," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Kesekjenan DPR RI, tambah dia, hanya mendukung alat kelengkapan saja, bukan mendukung anggota DPR untuk meningkatkan kinerjanya.

"Anggota DPR punya tanggung jawab sosial yang tinggi karena harus mengenal, membantu dan menyalurkan aspirasi masyarakat," ujar Presiden of Coordinating Committee of Women Parliementarians of IPU itu.

Ia menambahkan, ruangan yang ada sekarang ini tidak memadai dan sangat sempit.

"Konstituen, tamu-tamu setiap hari datang ke ruangan untuk menyampaikan aspirasinya sementara ruangan untuk menerima mereka tidak memadai," sebut Nurhayati.

Pembangunan gedung baru, tambahnya perlu diawasi oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat.

"Saya setuju kalau masyarakat, LSM ikut mengawasi," ujar dia.(*)
(Zul/R009)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011