"Pasti siap. Itu kan milik negara," katanya kepada ANTARA Medan, Sabtu.
Itu disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro ketika ditanyakan tentang harapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar yang ingin bekerja sama dengan Polri dalam pengamanan sejumlah BUMN.
Secara institusi, kata Kapolda, Polri harus siap untuk mengamankan seluruh aset dan kepentingan negara agar terjaga dengan baik.
Tanpa diminta sekali pun, pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaganya karena merupakan tugas dan tanggung jawab institusi keamanan tersebut.
Namun, jika upaya pengamanan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena adanya harapan dan kerja sama antara Kementerian BUMN dengan Mabes Polri, maka hal itu tidak menjadi masalah bagi Polda Sumut.
"Kalau ada kesepakatan itu di Mabes Polri, Polda Sumut akan menindaklanjuti," katanya.
Nanti, kata Kapolda, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh BUMN di Sumut mengenai peranan yang dibutuhkan dari kepolisian setempat.
"Kita akan tanya bagian mana yang perlu dibantu pengamanannya," kata mantan Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen itu.
Ketika ditanyakan mengenai jumlah personel dan pola pengamanannya, Kapolda menyatakan hal itu sangat tergantung dari kebutuhan dan efektivitas di lapangan.
"Mungkin dianggap cukup, mungkin hanya personel Polsek yang dikerahkan," kata dia.
Namun jika dianggap perlu adanya upaya memperkuat pengamanan, pihaknya akan menambah personel mulai dari jajaran Polres hingga Polda di lapangan untuk mengamankan aset BUMN tersebut.
"Kalau masih dianggap kurang, baru kita kerahkan tim pemukul dari Satuan Brimob," kata dia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri untuk memperketat pengamanan seluruh aset perusahaan milik negara terutama yang masuk kategori aset vital.
"Pengamanan aset vital BUMN mendesak dilakukan sehingga kasus kebakaran kilang seperti yang dialami PT Pertamina tidak terjadi lagi," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/4).
Menurut Mustafa, BUMN sangat membutuhkan kerja sama dengan institusi kepolisian untuk melakukan pengamanan termasuk untuk melakukan penyelidikan, investigasi forensik setelah terjadi kecelakaan.(*)
(T.I023/Z003)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
