"Jangan sampai amandemen UUD 1945 telah dilakukan, tetapi pelaksanaan pemilihan capres independen tidak berjalan dengan baik," kata Hajriyanto saat menjadi pembicara acara diskusi "Capres Independen dan Penguatan Kelembagaan Parpol" di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, jika pelaksanaan capres independen tidak berjalan baik, sementara amandemen UUD 1945 telah dilakukan, maka UUD 1945 hanya akan menjadi dokumen kearifan, seperti halnya pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ia menilai perlunya simulasi dalam pengikutsertaan capres independen dalam pemilu karena akan menimbulkan gelombang kandidat yang sangat besar dan sulit dikelola.
"Saya yakin apapun persyaratannya akan mengundang tokoh-tokoh independen untuk calonkan diri. Batasan atau syarat apapun akan melahirkan ketidakpuasan dari para kandidat," katanya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar itu berpendapat usulan yang dilontarkan oleh DPD soal Capres Independen merupakan momentum yang tepat, dimana tingkat kepercayaan publik terhadap parpol mengalami penurunan.
"Ketidakpercayaan publik terhadap parpol karena parpol tidak transparan dalam proses seleksi calon pemimpin dan publik tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Publik tidak merasa memiliki calon yang diusung oleh parpol," katanya.
Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dari partai politik secara sungguh-sungguh, sehingga parpol jadi pemilik semua anggota.
"Anggota bisa melibatkan publik dan bisa ikut serta dalam proses seleksi," tuturnya.(*)
(T.S037/R010)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
