"Isi kontrak sebenarnya sampir sama, hanya memperjelas bahwa koalisi tidak boleh mengganggu sistem presidensial," kata Muhaimin usai menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.
Artinya, kata Muhaimin, koalisi tidak boleh melanggar hak dan kewenangan Presiden.
"Jadi, prinsipnya presidensial murni. Koalisi hanya bagian dari kesepakatan," katanya.
Selain itu, lanjut Muhaimin, kontrak baru juga menegaskan perlunya soliditas koalisi, tidak boleh ada lagi ketidakbersamaan, apalagi jika lebih mengutamakan kepentingan masing-masing partai anggota koalisi.
"Kalau kepentingan terlalu dominan, bisa didepak," kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.
Sementara itu terkait ketua harian sekretariat gabungan koalisi, menurut Muhaimin, sebenarnya ia hanya berfungsi sebagai moderator.
"Sebenarnya kepemimpinan koalisi itu bersama, ketua harian hanya moderator," katanya.
Muhaimin membantah penggantian ketua harian koalisi akibat terlalu dominannya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang memegang posisi itu sebelumnya.
"Saya kira masing-masing punya cara dan model komunikasi. Pak Ical (sapaan Aburizal, Red) mungkin dengan kekuatan anggota DPR (dari Golkar) lebih punya keleluasaan," katanya.(*)
(S024/B013)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
