"Saya mendengar PKS juga sudah memberikan persetujuan untuk memaraf konsep kesepakatan politik. Kalau PKS sudah menyetujui rancangan penyempurnaan etika koalisi berarti saya kira sudah tuntas," kata Anas di sela-sela menghadiri perayaan milad ke 13 PKS di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Anas yang juga ketua harian Setgab Koalisi menjelaskan bahwa tidak ada kontrak koalisi baru ataupun perubahan, yang ada hanya penyempurnaan untuk melengkapi "Code of Conduct" (kode etik) koalisi.
Sementara itu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan saat ini kontrak koalisi sedang dalam proses pembahasan oleh Majelis Syuro.
"Kami belum menandatangani karena akan kami kirim secara tertutup kepada Presiden dan akan menunggu respons beliau," katanya.
Menurut Luthfi, tidak ada poin dalam kontrak koalisi yang mengalami perubahan signifikan kecuali komparasi antara sejumlah dokumen yang dimiliki PKS terkait koalisi yang mendudukkan posisi kode etik antara tugas konstitusi partai melalui representasinya di DPR dengan hak prerogratif Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan.
"Code of conduct" ini adalah mencari titik temu bagaimana memosisikan etika berkoalisai saat menggolkan program-program sgrategis, kata dia.
Namun PKS menginginkan kepastian penafsiran dalam setiap kalimat yang dituangkan sehingga tidak terjadi beda interpretasi yang akan menimbulkan perbedaan.(*)
(T.D016/N002)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
