Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) agar tidak main-main dan bertele-tele dalam proses pengeluaran anggaran, sehingga semua program dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Hal itu penting untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan," kata Presiden pada sambutan tertulis yang dibacakan Menperin Fahmi Idris pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2006 untuk Propinsi Banten, di Serang, Banten, Senin.
Presiden juga meminta para pengguna anggaran menghilangkan semua faktor penghambat kelancaran pelaksanaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
"Menghilangkan faktor penghambat bukan berarti kita menyepelekan aturan dan prosedur," katanya. Efesiensi dan disiplin menggunakan anggaran, tetap harus dijunjung tinggi sehingga tidak terjadi pemborosan.
"Jangan tejadi `mark up` (penggelembungan nilai) yang dapat membawa pengguna anggaran dikenakan sanksi administratif dan ditutut secara pidana," kata Presiden.
Yudhoyono juga mengakui tidak semua usulan DIPA instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah bisa dipenuhi karena kemampuan anggaran negara terbatas sehingga pemerintah membuat prioritas.
"Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan suatu program janganlah membuat aparatur pemerintah menjadi kurang semangat untuk bekerja. Laksanakan tugas dan pengabdian dengan maksimal, tetaplah kreatif," ujarnya.
Presiden mengatakan total anggaran belanja negara untuk 2006 sebesar Rp647,7 triliun, yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat Rp427,6 triliun dan anggaran belanja daerah Rp220,1 triliun.
Proponsi Banten sendiri untuk 2006 memperoleh anggaran sebesar Rp5,2 triliun atau naik 46 persen dibanding 2005, yang terdistribusi untuk kantor daerah 27,25 persen, tugas perbantuan 3,52 persen, dekonsentrasi 15,4 persn, Dana Alokasi Umum (DAU) 51,92 persen, serta DIPA dana alokasi khusus non dana reboisasi 1,91 persen.
Dalam sambutannya, Presiden juga mengemukakan pada APBN 2006 ada beberapa daerah yang mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, yaitu DKI Jakarta (Rp87,3 triliun), Jatim (Rp13,1 triliun), dan Nanggroe Aceh Darussalam (RP12 triliun).
Presiden berharap dengan pelaksanaan anggaran tepat waktu tersebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen akan tercapai sehingga kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
