Malang (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Prof Meutia Hatta, meminta pemerintah secara maksimal melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, diantaranya Kedutaan Besar RI (KBRI)menjadi pihak yang menyimpan paspor mereka saat bekerja di luar negeri.

"Sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada TKW, paspor mereka jangan sampai dipegang majikan. Seharusnya di KBRI, sebab bila terjadi sesuatu terhadap TKW akan bisa diketahui dan terpantau dengan baik," katanya setelah berbicara dalam Seminar Nasional mengenai Kiprah Wanita Masa Kini Berlandaskan Juang Kartini di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

Apabila paspor TKI atau TKW itu dipegang KBRI, ia menilai, maka bila terjadi sesuatu pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama TKW bisa langsung dikontrol oleh pemerintah, sebab awal dari keluarnya kartu identitas (ID card) atau urusan paspor adalah KBRI.

Meutia juga mengkritisi keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dianggap masih belum maksimal dalam melindungi TKI.

"Pekerja yang menjadi korban di luar negeri kebanyakan perempuan, dan peran BNP2TKI hingga kini juga belum maksimal dalam perlindungannya. Di sinilah mahasiswa harus jeli melihatnya, dan harus bisa melihat keganjilan serta mencari solusinya," kata Meutia.

Perempuan yang bekerja di luar negeri masih banyak yang menerima perlakuan yang tidak diharapkan, seperti pemerkosaan, penyiksaan, hingga melarikan diri. "Di sinilah peran BNP2TKI diharapkan bisa berjalan secara maksimal," katanya.

Kendala yang menyangkut nasib TKI di luar negeri, sejauh ini terus diatasi oleh pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), meski belum seratus persen berhasil, namun sudah menunjukkan arah perbaikan yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Dalam seminar mengenai kiprah perempuan di masa kini, Meutia menilai, sudah banyak kemajuan yang diraih oleh kaum perempuan, karena hal itu tidak luput dari peran serta Raden Ajeng Kartini.

"Sebagai perempuan harus berani bekerja membantu perekonomian keluarga, namun harus tetap meminta izin kepada suami dan sesuai koridor seorang perempuan," katanya.

Namun, Meutia menyadari, bahwa budaya lelaki sebagai prioritas (patriarki)  masih ada di Indonesia, dan pelan-pelan harus dihilangkan sesuai dengan semangat juang Raden Ajeng Kartini.
(L.KR-MSW*E011)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011