"Kalau ICW melihat secara jernih, seharusnya tudingan melemahkan KPK itu ditujukan ke pemerintah. Bukan kepada DPR," kata Taslim di Jakarta, Senin.
Ia meminta ICW untuk tidak main tuding sembarangan karena yang mengajukan draft perubahan UU Tipikor itu adalah pemerintah, dan DPR hanya dalam posisi menunggu untuk melakukan pembahasannya.
"Buat kami di fraksi PAN, memberantas korupsi itu wajib hukumnya. Karena itu sudah menjadi salah satu program partai kami," kata Taslim.
Ia menyebutkan, UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan usulan dari pemerintah yang masih dibahas di tingkat pemerintah dan belum sampai ke DPR. "Kita di Komisi III DPR, belum membahasnya. Karena draft itu masih di tangan pemerintah," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Bidang Politik Keamanan, Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa revisi UU Tipikor tidak untuk melemahkan KPK. "Saya tidak melihat adanya usaha-usaha untuk pelemahan KPK lewat UU Tipikor, tidak ada urgensinya bagi DPR," kata Priyo.
Menurut Priyo, tak ada agenda politik dalam pembahasan UU di DPR. "Kita dalam posisi berfikir jernih untuk menyempurnakan berbagai per-UU-an termasuk RUU politik, hukum, sosial, dan ekonomi," kata politisi dari Partai Golkar itu.
ICW merilisi 9 kelemahan revisi UU Tipikor yang digodok oleh pemerintah. Kelemahan itu yakni: Pertama, hilangnya ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999.
Ancaman hukuman mati masih penting dipertahankan karena akan jadi upaya untuk mengurangi atau menekan potensi korupsi, meski pasal ini belum diterapkan.
Kedua, hilangnya pasal 2 tentang “kerugian keuangan” negara yang sebelumnya banyak digunakan penegak hukum untuk menjerat koruptor. Hingga saat ini, KPK telah menjerat 42 tersangka korupsi dengan pasal tersebut. Ke tiga, hilangnya “ancaman hukuman minimal” di sejumlah pasal. Padahal ketentuan tentang ancaman hukuman minimal ini adalah salah satu ciri dari sifat extraordinary korupsi di Indonesia. ICW menemukan 7 pasal di RUU Tipikor yang tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal.
Keempat, penurunan “ancaman hukuman minimal” menjadi hanya 1 tahun. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan hukuman percobaan bagi koruptor. Bandingkan dengan UU 31/1999 jo 20/2001 yang memiliki ancaman hukuman minimal bervariasi tergantung jenis kejahatan, yaitu: 1 hingga 4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara.
Kelima, melemahnya sanksi untuk mafia hukum, seperti suap untuk aparat penegak hukum. Di UU 31/1999 jo UU 20/2001 suap untuk penegak hukum seperti hakim ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan di RUU Tipikor ancaman minimal hanya 1 tahun dan maksimal 7 tahun (ditambah 1/3) atau 9 tahun.
Keenam, ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor kasus korups. Ketujuh, korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum (pasal 52). Meskipun dalam klausul tersebut disebutkan pelepasan dari penuntutan hanya dilakukan setelah uang dikembalikan dan pelaku mengaku bersalah, hal ini tetap saja dapat dinilai sebagai bentuk sikap ‘kompromi’ terhadap koruptor. Apalagi korupsi tidak bisa dinilai hanya dari nilai uang, melainkan harus dilihat dari unsur jahat dan busuknya perbuatan.
Kedelapan, kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas dalam RUU (Pasal 32), padahal di pasal sebelumnya posisi KPK sebagai penyidik korupsi disebutkan secara tegas. Hal ini harus dicermati agar jangan sampai menjadi celah untuk membonsai kewenangan penuntutan KPK.
Kesembilan, tidak ditemukan dalam RUU Tipikor aturan seperti Pasal 18 UU 31/1999 dan UU 20/2001 yang mengatur tentang Pidana Tambahan: pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang yang digunakan dan hasil untuk korupsi, penutupan perusahaan yang terkait korupsi
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2011
