Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini di Makassar, Sabtu, mengemukakan bahwa selama tidak pernah ada sejarah NII di Sulsel, tetapi bergerak di Pulau Jawa.
"Sejauh ini NII tidak pernah sampai disini. Dinamika baru NII tidak ada, spirit yang ada adalah penegakan syariat Islam," ucapnya.
Menurut dia, napas Islam yang ada di Sulsel adalah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang semangatnya di landaskan pada konstitusi negara Indonesia.
Gaung KPPSI yang dipelopori oleh Azis Kahar Muzakkar yang sekarang menjadi anggota DPD RI, menurut dia, surut mengingat urusan agama ada di pemerintah pusat.
"KPPSI semangatnya tetap konstitusional. Urusan agama ada di pusat," ucapnya.
Dengan adanya isu yang menyebut NII merekrut mahasiswa, Bukhari meminta Kantor Wilayah Kementrian Agama di Sulses untuk menyelidikinya.
Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel itu menegaskan, jika semangat KPPSI bukan konteks bernegara.
Syariat Islam pernah berjalan baik di beberapa daerah di Sulsel, seperti Kabupaten Bulukumba di era Bupati Patabai Pabokori.
Saat itu, menurut dia, banyak kabupaten di Indonesia melakukan studi banding ke Bulukumba, mengingat tingkat kriminal di daerah tersebut menurun drastis.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, secara terpisah juga mengharapkan tidak ada kelompok NII, karena sebelumnya memang tidak pernah ada.
Seluruh unsur kepala daerah, katanya, berusaha keras untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan damai dengan melakukan deteksi dini sampai tingkat desa.
"Semua wilayah berpotensi tapi sampai saat ini deteksi kita di Sulsel kondisinya aman dan damai saja. Kita terus bekerja, kita menggerakkan seluruh kekuatan yang ada baik pemerintah maupun TNI dan kepolisian untuk terus bersama-sama dengan rakyat hingga tingkat paling bawah," katanya menambahkan.
(T. KR-AAT/S019)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
