Jakarta (ANTARA News)- Menneg BUMN, Sugiharto mengatakan minimal ada 10 BUMN yang siap diprivatisasi pada 2006 untuk memenuhi target APBN 2006 sebesar Rp1 triliun dari total target Rp3,4 triliun, termasuk penjualan aset-aset PPA.
"Mana-mana yang akan diprivatisasi opsinya banyak sekali. Saya pikir tidak tepat disebutkan karena sebagian merupakan perusahaan publik yang harus pada UU Pasar Modal," kata Sugiharto sebelum mengikuti rakor di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, privatisasi BUMN itu sebagian besar akan mengarah pada proses penawaran saham perdana atau "Initial Public Offering" (IPO).
Hal itu dilakukan untuk memperbesar "investable Fund" bagi BUMN sehingga bisa menciptakan nilai tambah lebih besar sekaligus memberi rangsangan lebih besar pada pasar modal.
Ketika ditanya apakah dalam kuartal pertama akan ada BUMN yang sudah diprivatisasi, Sugiharto mengatakan hal itu sangat tergantung pada perencanaan dan harga, namun saat ini sudah ada sejumlah BUMN yang tinggal melakukan pelepasan saham atau "reloading" saham.
Ia mengakui untuk melepas saham kembali itu memang harus hati-hati karena menyangkut UU pasar modal yang harus dipenuhi.
Ketika ditanya apakah PGN akan diprivatisasi pada kuartal pertama ini, Sugiharto mengakui BUMN itu memang membutuhkan tambahan investasi untuk pengembangan usaha, namun ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai besarnya modal pemerintah yang ada di sana yang dapat dikonversi menjadi saham dan kebutuhan investasi yang dibutuhkan berdasarkan proyek-proyek yang sudah disetujui.
`
ini tentunya memerlukan biaya tambahan yang tidak hanya dari pinjaman pihak ketiga, tetapi juga dari sisi penambahan modal," katanya.
Mengenai pilihan IPO, Sugiharto juga menjelaskan bahwa melalui metode itu diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dimana BUMN berperan membangkitkan ekonomi.
"Saya juga ingin `all-out` agar `capital base` BUMN dapat ditingkatkan," katanya.
Sementara itu mengenai rencana "buy-back" Indosat, Sugiharto mengatakan opsi pendanaan yang bisa dilakukan banyak. Namun sementara ini belum terlihat adanya keinginan untuk menjual dari STT Singapura, yang terlihat baru keinginan membeli dari pemerintah.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
