Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua MPR, Amien Rais, menyatakan bahwa dana operasional atau dana taktis untuk pejabat tinggi negara sebaiknya dihapus, karena menjadi sumber korupsi. "Saya kira dana taktis pejabat itu hanya ada di Indonesia, di negara lain tidak ada," katanya di Jakarta, Rabu. Amien mengatakan, dana untuk kegiatan yang sifatnya non-budgeter, seperti menyambut tamu, sebaiknya masuk dalam anggaran resmi yang telah ditetapkan dalam APBN. "Dana taktis tersebut penggunaan dan pertanggungjawabannya tidak jelas, karena itu menjadi peluang terjadinya korupsi, sehingga perlu dihapus," katanya. Berkaitan dengan DPR, Amien Rais menyatakan dirinya kecewa dengan kinerjanya, karena keberpihakannya kepada rakyat tidak diwujudkan secara baik. "DPR seperti makhluk Aneh, dihantam bagaimana pun tetap seperti itu, kursi kosong, malah ada kasus percaloan," kata Amien. Dia menyatakan, secara pribadi belum berbahagia melihat kinerja DPR saat ini. Berkaitan adanya pendapat M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk menjadi anggota partai politik, Amien menyatakan, tidak sependapat. Apalagi, hal itu dikaitkan dengan dirinya yang pernah menjadi politisi, ketika menjadi dosen Universitas Gajah Mada (UGM) dan berstatus PNS. "Jusuf Kalla seolah-olah tahu lebih banyak dari yang saya tahu tentang diri saya," katanya. Pernyataan Wapres mengenai peluang PNS menjadi anggota parpol yang mengambil contoh Amien Rais tidaklah tepat. Menurut Amien, ketika menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dirinya langsung mengambil keputusan mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS. "Ini akal-akalan Jusuf Kalla, agar Golkar masa lalu kembali menjadi mayoritas," katanya. Amien pun menyatakan, setelah mengundurkan diri dari PNS memang kembali menjadi Guru Besar di UGM di Yogyakarta, namun bukan sebagai PNS, dan bukan seperti pernyataan M. Jusuf Kalla bahwa dirinya kembali ke dunia pendidikan berstatus sebagai PNS. "Mestinya Wapres saya tuntut, karena pernyataan itu tidak benar, tetapi saya tidak akan menuntut Jusuf Kalla," demikian Amien Rais. (*)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006